SURABAYA: Pemprov Jawa Timur telah menerbitkan regulasi pembentukan tim teknis rendemen, yang diharapkan dapat menjadi analis dan penaksir tingkat kebasahan komoditas pertanian khususnya tebu.
Regulasi itu diterbitkan dalam Surat Keputusan Gubernur No.188/625/KPTS/013/2010 tentang Tim Teknis Penentuan Rendemen di Jawa Timur.Kepala Dinas Perkebunan Jatim Syamsul Arifin membenarkan bahwa tim teknis rendemen, khususnya untuk tebu, telah terbentuk dan dijadwalkan dapat berkerja tahun depan."Pada Senin kemarin [20/12] semua stakeholder pertanian dan perkebunan, khususnya di sektor pertebuan, kumpul untuk menindaklanjuti keberadaan SK Gubernur tentang tim teknis rendemen tersebut. Harapannya pada 2011 tim dapat bekerja secara maksimal," kata Syamsul kepada Bisnis, hari ini.Menurut dia, tim rendemen ini akan menilai atau mengaudit rendemen untuk sejumlah komoditas pertanian dan perkebunan seperti padi, jagung, kedelai dan tebu.Namun, kata dia, tim ini nantinya akan lebih banyak melakukan pengukuran rendemen tebu, karena sejak awal pembentukan tim ini karena desakan petani tebu, menyusul proses penentuan rendemen di pabrik gula yang terkesan tidak transparan, karena ada perbedaan antara satu pabrik gula dengan PG lainnya."Tim rendemen ini diharapkan menjadi second opinion bagi petani dalam mengukur kadar rendemen tebu yang selama ini dimonopoli pihak PG," kata dia.Menurut data yang berhasil dihimpun Bisnis, tim teknis rendemen itu melibatkan sejumlah unsur dari pemangku kebijakan dan kepentingan komoditas pertanian dan perkebunan. Ketua tim pengarah dijabat oleh Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Jatim, dibantu oleh sejumlah anggota. Ketua tim teknis dijabat dari Unsur P3GI (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia).Tim juga melibatkan unsur petani, direksi PTPN, perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya.Ketua Presidium Paguyuban Petani Tebu Rakyat Mohammad Ali Fikri sangat mengharapkan peran tim teknis rendemen itu untuk mengurai dan memastikan keakuratan penentuan kadar rendemen tebu petani."Selama ini posisi petani sangat lemah dalam penentuan rendemen karena sebelumnya hanya otoritas PG. Dengan adanya tim rendemen akan ada pendapat pembanding, sehingga PG tidak lagi seenaknya menentukan kadar rendemen," kata Fikri kepada Bisnis via pesan elektronik, hari ini.Tim teknis rendemen, lanjutnya, bertugas menyelesaikan persoalan penetapan rendemen petani di Jatim, menjadi mediator bila ada sengketa rendemen, melakukan audit berkala tentang rendemen khususnya di sejumlah PG di Jatim.(er)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
