JAKARTA: Pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan pendataan mayarakat yang akan berangkat kerja ke luar negeri secara benar, sekaligus mendata penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi calon TKI agar tepat sasaran.
Kedua tugas mendesak para pengelola pemerintahan di daerah itu juga wajib dikoordinasikan bersama dengan lembaga terkait lainnya agar pengelolaan penempatan hingga pemulangan dan perbaikan ekonomi para TKI purna dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, pendataan masyarakat calon TKI dan TKI purna itu akan sangat penting dalam pemberian perlindungan selama mereka bekerja dan pengembangan kewirausahaan usai menjadi TKI Peran pemda saat ini sangat besar dalam penempatan TKI ke luar negeri dan pengembangan diri mantan TKI atau TKI purna yang ingin mengembangkan usaha usai bekerja di negara lain, katanya, hari ini.Dia menjelaskan hingga kini berbagai penyempurnaan dilakukan Kemenakertrans, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), serta pemda.Penyempurnaan itu, dilakukan mulai dari rekrutmen, kesiapan, administrasi, pelatihan dan embarkasi, tetapi tiga pilar yakni Kemenakertrans, BNP2TKI dan pemda tidak ada artinya jika tidak didukung kementerian terkait, aparat kepolisian dan lembaga lainnya.Peranan pemda yang lebih besar pada masa mendatang, kata Kepala BNP2TKI Moh. Jumhur Hidayat, sangat diperlukan mengingat pihaknya tengah mempersiapkan pelayanan terpadu satu pintu (one stop service) bagi calon TKI di berbagai daerah.Kini pelayanan dokumen penempatan TKI di daerah sepenuhnya menjadi wewenang BP3TKI [balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia] dan pemda, sehingga memudahkan koordinasi, tuturnya.Untuk itu, diungkapkan Jumhur, peranan pemda sangat diperlukan dalam pengembangan sistem penempatan dan perlindungan TKI, mulai dari pengiriman hingga para pekerja kembali ke daerah asal.Sementara itu, mengenai KUR bagi TKI, Muhaimin mengatakan kredit itu menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada TKI agar tidak terlilit hutang/pemerasan dalam membiayai persiapan dan pengurusan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri.Namun dalam pelaksanaan dibutuhkan peraturan yang feksibel atau tidak kaku melalui pemberian suku bunga yang rendah dengan tetap menjaga kesehatan perbankan, sehingga menguntungkan bagi kedua belah pihak, ujarnya.Sebagai pilot project, biaya penempatan melalui KUR adalah untuk TKI sektor formal yang akan bekerja di Malaysia dengan ketentuan bunga dan pembayaran angsuran kredit yang mengacu pada aturan yang berlaku bagi perolehan kredit tersebut.Pemerintah, dijelaskan Muhaimin, mencoba menetapkan biaya penempatan setiap TKI sektor formal ke Malaysia sekitar Rp3.720.500 dan US$175.Selain biaya tersebut, dapat diberikan biaya tambahan bagi calon TKI sebagai uang saku (pocket money), sehingga jumlah kredit yang dapat diberikan oleh perbankan sebesar Rp6 juta.Namun perlu dipahami, anggaran yang disediakan pemerintah cukup besar, sehingga pengembalian KUR juga harus tepat waktu agar dapat dimanfaatkan oleh calon TKI lainnya, paparnya.Apabila angka penempatan TKI per tahun mencapai 600.000 orang dan KUR yang akan diberikan kepada seluruh calon TKI itu antara Rp5 juta hingga Rp10 juta, maka pemerintah melalui perbankan nasional harus menyediakan dana antara Rp3 triliun dan Rp6 triliun per tahun. (mfm)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
