Kasus kejahatan tambang & kebun mulai diidentifikasi

JAKARTA: Tim terpadu pemberantasan mafia hukum mulai mengidentifikasi kasus kejahatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan.
Arif Budi Winarto
Arif Budi Winarto - Bisnis.com 20 Desember 2010  |  12:10 WIB

JAKARTA: Tim terpadu pemberantasan mafia hukum mulai mengidentifikasi kasus kejahatan pertambangan dan perkebunan di kawasan hutan.

Tim terpadu mulai menginventarisasi kasus kejahatan di sini, tetapi hasilnya belum bisa diketahui sekarang,ungkap Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori hari ini.

Kemenhut dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah provinsi setempat, serta kepolisian dan satgas pemberantasan mafia hukum telah melakukan berkoordinasi mencari solusi mengatasi kejahatan pertambangan dan kehutanan lainnya di Kalimantan Selatan.

Tim Terpadu yang juga melibatkan KPK belum turun, akan dilaksanakan setelah tim selesai melakukan investigasi di Kalbar dan Kendari.

Dia menjelaskan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengedepankan pentingnya penertiban penggunaan kawasan hutan yang tidak prosedural di seluruh kawasan hutan. Adapun, tugas tim mafia hukum sepenuhnya mendukung upaya Kemenhut menyelesaikan masalah penggunaan kawasan hutan. Praktik itu antara lain penyalahgunaan usaha perkebunan dan pertambangan tanpa izin pelepasan dan pinjam pakai kawasan dari Menteri Kehutanan.

Darori menilai meski dari laporan yang masuk penggunaan kawasan hutan yang tak prosedural di Kalsel cenderung lebih kecil dari Kalteng dan Kaltim, namun pemerintah pasti akan menertibkannya.

Dalam perkembangan lain, M. Natsir Kongah, ketua divisi komunikasi dan informasi satuan tugas pemberantasan mafia hukum, menjelaskan pemberantasan mafia hukum di bidang pertambangan tidak dapat dilakukan secara parsial.

Namun, sambungnya, hal itu membutuhkan tindakan dan upaya kongkret yang menyeluruh serta lintas sektoral. Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, serta seluruh aparat penegak hukum, termasuk penyidik pegawai negeri sipil pajak dan kehutanan, ungkap Natsir. (bas)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top