Euro akan beri sanksi bagi anggota yang tak perbaiki ekonominya

Yanto Rachmat Iskandar
Yanto Rachmat Iskandar - Bisnis.com 20 Desember 2010  |  08:35 WIB

AMSTERDAM: Pemerintah di kawasan euro direncanakan akan dikenai denda sebesar 0,5% dari produk domestik bruto (PDB) negaranya jika ketidakseimbangan dalam perekonomian mereka tidak diperbaiki.

Ketika diwawancarai dalam sebuah program TV Belanda bertajuk Buitenhof hari ini, Presiden Uni Eropa Herman Van Rompuy mengungkapkan Komisi UE akan mengembangkan sejumlah indikator yang menunjukkan apakah suatu negara mengalami persoalan ekonomi.

Kami akan mengeceknya untuk pertama kali pada Maret 2011. Jika suatu negara mengabaikan suatu rekomendasi [Komisi UE] untuk memperbaiki persoalan tersebut, mereka akan segera dihukum, tuturnya.

Untuk tahap awal, sanksi akan berupa biaya bunga atau non-bunga pada simpanan di bank sentral atau organisasi lainnya. Sanksi kemudian bisa meningkat hingga mereka diharuskan membayar denda sebesar 0,2%-0,5% dari PDB.

Pada pekan lalu, para kepala negara di UE telah sepakat untuk membentuk mekanisme pengelolaan krisis permanen pada 2013. Perdana Menteri Luksemburg Jean-Claude Juncker mengatakan sejumlah keputusan tambahan masih akan perlu diambil.

Di tempat terpisah, sejumlah analis dan kalangan investor memperkirakan peringkat surat utang pemerintah Prancis dan Belgia berisiko diturunkan. Apalagi, belakangan ini krisis utang Eropa terus memaksa perusahaan pemeringkat memangkas peringkat utang sejumlah negara di kawasan itu.

Pada 15 Desember, Moodys Investors Service mengungkapkan peluangnya untuk menurunkan peringkat surat utang pemerintah Spanyol. Peringkat Irlandia bahkan telah dipangkas sebanyak 5 level pada 17 Desember.

Standard & Poors kini tengah melakukan review atas penilaian surat utang Irlandia, Portugal dan Yunani. Kalau dilihat dari pergerakan credit default swaps (CDS), ongkos untuk melindungi obligasi Belgia, Prancis dan Austria dari risiko default lebih tinggi daripada obligasi berperingkat rendah seperti Chili dan Republik Cheska.

Rating surat utang pemerintah Prancis berisiko diturunkan, kecuali pemerintah mampu mengurangi defisitnya secara signifikan, ujar Padhraic Garvey, kepala divisi strategi obligasi negara maju pada ING Bank NV di Amsterdam.

Markus Ernst, ahli strategi kredit dari UniCredit SpA di Munich, menambahkan bank-bank asal Prancis merupakan pemilik mayoritas surat utang pemerintah yang diterbitkan oleh negara-negara pinggiran kawasan euro yang rentan terhadap krisis. Kondisi ini dapat memunculkan risiko sistemik bagi Prancis. (dea/mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top