Penanganan banjir wilayah ditingkatkan

JAKARTA: Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU dan Japan International Cooperation Agency (JICA) meningkatkan kerjasama bidang penanganan banjir di Jabodetabek.
Linda Tangdialla | 20 Desember 2010 08:45 WIB

JAKARTA: Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU dan Japan International Cooperation Agency (JICA) meningkatkan kerjasama bidang penanganan banjir di Jabodetabek.

Langkah yang dilakukan dengan meningkatkan pemberdayaan untuk pengelolaan terpadu banjir di Jabodetabek (The Project for Capacity Development of Jakarta Comprehensive Flood Management)Peningkatan yang akan dilakukan yakni berupa percepatan realisasi empat empat proyek penanganan banjir yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Belanda, Bank Dunia (IBRD) dan Bank Pembangunan Asia (ADB). salah satunya yakni berupa pengerukan 13 sungai di Jakarta dengan dana pinjaman sekitar US$150 juta dari Bank Dunia. Dirjen SDA Kementrian pekerjaan Umum Mochamad Amron mengatakan mereka akan mengkoordinasikan keempat proyek tersebut agar bisa berjalan lebih baik, efisien dan efektif dalam menangani masalah banjir yang saat ini potensinya masih tinggi.Untuk itu, katanya, mereka akan membentuk tim pendamping (counterpart) proyek penanganan bencana termasuk banjir yang akan ditempatkan di masing-masing wilayah, yang akan membantu dan mengawasi kegiatan penanganan bencana disetiap daerah. Nantinya, lanjutnya, dimasin-masing proyek akan ditempatkan 30 anggota tim pendamping (Counterpart) yang berasal dari berbagai sektor, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.Counterpart ini nantinya akan membantu bukan hanya dari aspek alih teknologi, tetapi juga dari kebersamaan, kerjasama dan koordinasi dalam menghasilkan produk yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan terutama yang berkaitan dengan penanganan bencana di tanah air, ujar Amron. Diharapkannya, dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut, maka konsep pengelolaan sumber daya air dan penanganan bencana akan lebih terpantau dan mudah diterapkan.Sementara itu Direktur Sungai dan Pantai Pitoyo Subandrio mengatakan keberadaaan counterpart tersebut nantinya juga ditujukan untuk merumuskan Pola Pengelolaan Banjir secara Terpadu (Comprehensive Flood Management Plan = CFMP) dan Program Pengelolaan Banjir secara Terpadu (Comprehensive Flood management Action Plan = CFMAP). Adapun penyusunannya akan bekerjasama dengan JICA.Pasalnya, selama ini menurutnya pemerintah belum memiliki pola pengendalian banjir secara terpadu yang dapat meminimalisir potensi banjir yang terjadi di tanah air. Karenanya dia berharap agar kerjasama antara JICA dan para counterpart dalam menyusun skema tersebut dilakukan kajian dan pemahaman terhadap pola dan program yang telah ada dibuat oleh berbagai instansi termasuk balai besar wilayah sungai Ciliwung-Cisadane dan instansi terkait lainnya. Selain itu juga perlu diperhatikan dampak dari rencana penerapan proyek itu dalam jangka panjangnya sehingga tidak merugikan semua pihak, katanya. Dia menambahkan saat ini skema penanganan banjir cukup mendesak keberadaannya, terutama bagi wilayah Jabodetabek yang rentan akan terjadinya banjir lokal ataupun kiriman.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top