Pemerintah tak siap batasi BBM

JAKARTA: Pembentukan 5 kelompok kerja (pokja) oleh pemerintah terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai akhir kuartal I/2011 mencerminkan ketidaksiapan pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 19 Desember 2010  |  13:33 WIB

JAKARTA: Pembentukan 5 kelompok kerja (pokja) oleh pemerintah terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai akhir kuartal I/2011 mencerminkan ketidaksiapan pemerintah mensosialisasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Ekonom Sri Adiningsih mengatakan jika Kementerian dan Lembaga yang sudah ada (terutama Kementerian Koordinator Perekonomian) bisa mensosialisaikan kebijakan itu dengan baik, maka pokja-pokja seperti itu sebenarnya tidak diperlukan. "Mestinya Kementerian Perekonomian kalau lembaganya mampu, tidak perlu ada pokja. Tapi kalau mereka ngga mampu melakukan dengan baik, maka pokja dibuat. Yang penting jangan sampai tumpang tindih dan membuat koordinasi jadi lebih membingungkan," katanya ketika dihubungi Bisnis hari ini. Seperti diketahui, Jumat malam (17/12) lalu pemerintah membahas dan mendalami fungsi 4 pokja terkait rencana pembatasan BBM bersubsidi dan membentuk 1 pokja tambahan yakni pokja sosial-ekonomi yang dipimpin langsung oleh Bappenas. Keempat pokja tersebut yakni pokja operasi yang tanggungjawabnya diserahkan pada PT Pertamina, pokja pengawasan yang ditangani BPH Migas dan Kepolisian, pokja sosialisasi yang ditangani Kementerian ESDM serta pokja regulasi yang ditangani tim hukum Kementerian ESDM. Sementara pokja sosial-ekonomi diserahkan pada Bappenas dengan anggotanya Kementerian ESDM, BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perindustrian. "Apa-apa yang selama ini jadi masukan, kita ingin sukses. Kita ingin pengawasan betul-betul berfungsi dan agar pengawasan bisa berfungsi dengan baik, perlu langkah preventif dan penegakan hukum. Untuk itu akan ada penyempurnaan peraturan terkait," kata Darwin. Namun Sri menilai setiap ada perubahan kebijakan di Indonesia, terutama yang menyangkut BBM, memang perlu ada persiapan yang baik. Apalagi, kebijakan ini ke depan akan bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat menengah. "Memang persiapan harus baik, pokja juga harus baik, dan sosialisasi harus baik. Pemerintah harus mampu menjelaskan kepada masyarakat bahwa pokja nanti mampu menghasilkan perencanaan kebijakan yang baik," katanya. Sri mengatakan pemerintah perlu menjaga agar saat kebijakan itu dilaksanakan, tidak menimbulkan keguncangan di dalam perekonomian dan dalam kondisi sosial-politik masyarakat. "Kita juga tahu bahwa itu kan semacam pencabutan subsidi untuk orang yang punya mobil, itu akan ada dampak ke kelas menengah," katanya. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top