Robert Pakpahan, Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak mengatakan sebanyak 19 penawar asing telah menyatakan minatnya menggarap sistem informasi proyek PINTAR atau Project for Indonesian Tax Administration Reform.
Proyek PINTAR ini bertujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan.
Dibanding kantor pajak di negara maju, sistem informasi kita masih tergolong lemah. Kalau di luar negeri, Wajib Pajak sudah bisa akses ke website, mengecek apakah SPT-nya sudah masuk atau belum, utang pajaknya berapa dan sebagainya, kata Robert hari ini.
Proyek PINTAR merupakan transformasi besar Ditjen Pajak yang meliputi perbaikan proses bisnis, organisasi dan budaya organisasi serta manajemen SDM yang membutuhkan kepemimpinan manajemen perubahan yang kuat.
Sejak mulai dibahas sekitar akhir 2007 dan awal 2008, proses pengadaan proyek PINTAR mulai digelar 15 September 2010. Pada 17 November, ada 19 penawar dari mancanegara yang berminat menggarap proyek ini.
Mereka adalah penawar yang berpengalaman mengerjakan proyek serupa di negara-negara lain, diantaranya dari Spanyol dan Korea Selatan. Akhir Februari 2011 mereka akan mengajukan proposal, lalu Juli-Agustus kita akan tandatangan kontrak dan September-Oktober mulai pembangunan desain.
Proyek senilai total US$145 juta atau sekitar Rp1,3 triliun ini sebanyak 75% didanai dari pinjaman Bank Dunia dan sisanya berasal dari APBN. Anggaran proyek PINTAR ini terdiri dari nilai proyek US$128 juta dan US$17 juta untuk dana cadangan.
Sebenarnya APBN sanggup, tapi dengan pinjaman Bank Dunia melekat di dalamnya technical assistant yang membantu kita mengelola proyek sehingga pelaksanaan proyek lebih terjamin, katanya.
Selain itu, dengan adanya pinjaman Bank Dunia yang membawa technical assistant dari luar, memungkinkan adanya akses dengan best practices di negara lain.
Kita jadi bisa tahu misalnya pemberian registrasi NPWP di Swedia seperti apa, pembayaran pajak di Australia bagaimana. Manfaat lainnya, proyek ini menjadi international bidding. Dengan international bidding ini memungkinkan kita bertemu bidders yang punya pengalaman di negara lain, katanya.
Robert mengatakan berdasarkan roadmap Ditjen Pajak, proyek ini baru bisa diimplementasikan secara nasional tahun 2014. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
