Kemenkop geber 'satu desa satu produk' di 100 titik

JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan sedikitnya 100 program one village one product (OVOP) di ke-33 provinsi Indonesia sebagai langkah meningkatkan kapasitas komoditas unggulan di setiap daerah.
Muhammad Sarwani | 17 Desember 2010 08:16 WIB

JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan sedikitnya 100 program one village one product (OVOP) di ke-33 provinsi Indonesia sebagai langkah meningkatkan kapasitas komoditas unggulan di setiap daerah.

Sjarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan UKM, menjelaskan ketetapan ini sesuai dengan usulan dari Rapat Koordinasi Nasional 2010 bagi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) hingga 2014.

Program ini harus didorong, karena sebetulnya banyak daerah yang memiliki produk unggulan yang bisa dieskpor sesuai dengan prinsip OVOP, yakni produk lokal tetapi berpotensi internasional, ujar Sjarifuddin Hasan.

Menurut dia, pengembangan 100 titik OVOP di berbagai daerah sebenarnya tergolong kecil. Sebab, dengan asumsi tersebut, berarti di satu provinsi hanya dikembangkan tiga titik. Padahal wilayah satu provinsi sangat luas.

Oleh karena itu pendirian 100 titik OVOP hingga 2014 dinilai Sjarifuddin Hasan baru merupakan langkah awal, dan mulai tahun depan akan diupayakan peningkatan jumlahnya. Caranya, bersinergi dengan seluruh provinsi hingga kabupten.

OVOP dalam pandangan Menteri Koperasi dan UKM, bermakna besar menciptakan produk yang memiliki nilai tambah, sehingga bisa mendatangkan revenue besar dan bermanfaat bagi daerah terkait.

Pada dasarnya program OVOP bisa menghasikan beberapa produk. Bisa jadi di satu provinsi ada 10 komoditas unggulan, dan kami memfasilitasi pembiayaan, pendampingan, pelatihan maupun pemasarannya.

Pemerintah dalam program ini hanya menstimulasi pengembangannya, dan selanjutnya mengharapkan agar pelaku KUMKM lain maupun pemerintah provinsi meniru dan mereplikasikannya di daerah. Bukan semuanya oleh pemerintah, tegas Sjarifuddin Hasan.

Oleh karena itu program OVOP sebenarnya harus berjalan secara bottom-up atau dari bawah ke atas. Sebab, kata Sjarifuddin Hasan, kondisi di lapangan tidak mungkin dipahamai secara detail oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan laporan daerah, kami bisa melaksanakan tugas-tugas fasilitasi. Terutama kebutuhan yang mereka perlukan dalam mengembangkan program OVOP. Itu sebabnya program ini berjalan secara bottom-up, tandas Sjarifuddin Hasan.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top