JAKARTA: Pemerintah akan menawarkan proyek pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan pola kerjasama pemerintah swasta (KPS) senilai Rp12 triliun.
Total kebutuhan investasi pelayanan air minum mencapai Rp46,65 triliun hingga 2014, atau hingga target millennium development goals (MDGs) tercapai.Hal tersebut berkaitan dengan terbatasnya alokasi anggaran dari APBN untuk pelayanan air yang diperkirakan hanya mampu terpenuhi sebesar Rp11,8 triliun sehingga sisanya harus ditanggung oleh pemerintah daerah, dengan sistem pembiayaan mandiri atau ditawarkan dengan pola kerjasama dengan swasta. Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum Budi Yuwono mengatakan sistem penawaran KPS pelayanan air minum itu akan ditawarkan dalam skala besar hingga kecil dimana selama ini KPS SPAM skala kecil masih belum banyak dilaksanakan. Dia mengatakan peluang berkembangnya KPS skala kecil di bidang air minum masih besar karena saat ini masih banyak SPAM yang telah terbangun tidak dapat dioperasikan oleh PDAM sesuai dengan kapasitasnya (idle capacity), dan masih banyak SPAM terbangun mengalami penurunan kapasitas akibat dari operasi dan pemeliharaan yang kurang tepat. Hal ini membuka peluang bagi konsultan untuk melakukan kerjasama dengan PDAM, dalam melakukan rekayasa teknik (reengineering), inovasi teknologi dan berinvestasi dengan melibatkan investor, dalam pola kerjasama Design, Built, Operate and Transfer (DBOT), ujarnya dalam lokakarya sehari bertema peluang bisnis konsultan dan investasi dalam mewujudkan kerjasama pemerintah swasta di Jakarta hari ini.Selain itu, dengan peningkatan kinerja PDAM yang berdasarkan audit BPKP tahun lalu dimana ada 132 PDAM dengan kinerja yang sehat dengan penerapan tarif FCR, memungkinkan adanya ketertarikan swasta untuk bekerjasama didalamnya.Alasan lainnya, katanya, perkembangan permukiman di perkotaan yang telah merambah ke daerah pingggiran kota telah mngakibatkan penyebaran permukiman ke wilayah pinggiran sehingga perlu adanya SPAM skala kecil untuk memenuhi kebutuhan air minum mereka. Dia juga menilai kerjasama KPS SPAM skala kecil cukup relative mudah dilaksanakan karena beberapa alasan a.l kapasitas relative kecil antara 50 100 l/detik dan dimungkinkan dengan menggunakan aplikasi teknologi modern yang tidak terlalu rumit dan menggunakan bahan-bahan/material lokal. Kedua, nilai investasi yang tidak terlampau tinggi sehingga dapat menarik minat investor lokal untuk berpartisipasi, mitigasi resiko investasi yang lebih mudah, potensial dibiayai melalui pinjaman perbankan nasional sehinggga tidak ada resiko nilai tukar jika menggunakan pinjaman dalam mata uang asing.Karena itu, perlu adanya sinergi perspektif mitra swasta dalam pengembangan usaha dibidang air minum dengan perspektif pemerintah dalam kewenangan dan kewajiban untuk meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat, tambahnya tanpa memerinci KPS skala kecil mana yang akan diterapkan di PDAM yang ada di Indonesia nantinya.Sementara itu, Wakil Ketua Badan Koordinasi Kegiatan Afiliasi (BKKA) Inkindo Eko Bagus Delianto mengatakan potensi pengembangan KPS skala kecil air minum sangat besar karena prosesnya yang hanya memerlukan waktu sekitar 6-12 bulan saja, sedangkan untuk PPP skala besar butuh proses sekitar 22-25 bulan.Menurutnya, aturan hukum pelaksanaan KPS ini juga sudah lama diterbitkan pemerintah sehingga seharusnya saat ini pertumbuhannya sudah mulai terlihat. Misalnya saja, dalam UU No.7/2010 tentang sumber daya air, PP No.16/2005 tentang pelibatan badan usaha swasta dalam penyediaan air minum, dan beberapa perangkat hukum tentang aturan kerjasama pemerintah swasta tentang proyek infrastruktur di tanah air. Eko menjelaskan saat ini baru ada sekitar 24 PDAM yang telah dikelola secara KPS, padahal jumlah PDAM di seluruh Indonesia ada ratusan. Inkindo sendiri siap memfasilitasi antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan KPS air minum ini, katanya.Sedangkan ketua Yayasan Ekamitra Nusantara Martin Darmawastiawan mengatakan skema KPS skala kecil memiliki beberapa keuntungan yakni sederhana secara teknis, biaya investasi yang terjangkau, manajemen yang sederhana sehingga mudah diduplikasi, dan pembiayaan investasi yang sederhana.Pasalnya, dia mengatakan umumnya SPAM kecil memerlukan dana investasi sebesar Rp350 juta untuk membuat sekitar 200 sambungan rumah, atau dengan rata-rata sekitar Rp1,75 juta per sambungan rumah. Untuk tahun ini kami sedang melaksanakan tiga SPAM skala kecil yakni di Palasari Karawang dengan potensi 300 sambungan rumah, Bekasi 800 200 sambungan rumah, kata Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
