JAKARTA: Pemerintah tidak akan mentoleransi terjadinya rembesan di lapangan saat diterapkannya pembatasan BBM bersubsidi di tengah pengunduran pelaksanaan menjadi akhir Maret.
"Kita siapkan semua respons kebijakan untuk mengantisasi berbagai kemungkinan yang terjadi, salah satunya rembesan BBM di lapangan," tegas Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Halim Perdanakusuma, hari ini.Menurut dia, pengunduran penerapan kebijakan pengaturan BBM bersubsidi sampai akhir Maret 2010 sudah disepakati dengan DPR. "Bukan kita tidak siap. Tetapi kita akan siapkan berbagai respons policy selama tiga bulan ini."Pemerintah dan DPR, tambahnya, sudah menyepakati pengunduran waktu dan berbagai infrastruktur dan sarana yang ada. "Kita akan perhatikan enam syarat yang dimunculkan oleh Komisi VII DPR. Tiga bulan ini kita gunakan untuk terus matangkan kajian-kajian tuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi saat pengaturan BBM bersubsidi diberlakukan." Dia menjelaskan beberapa langkah yang disiapkan pemerintah a.l. penambahan sarana transportasi umum oleh Kemenhub, termasuk memudahkan pengaturan izin bagi omprengan berplat hitam menjadi kuning."Terutama kendaraan omprengan yang mengangkut logistik ke pasar yang masih banyak berplat hitam. Ini harus difasilitasi untuk menghindari terjadi lonjakan harga akibat menggunakan BBM tidak bersubsidi," jelas Hatta.Sebelumnya Rohurmuzy, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menetapkan enam kesiapan yang harus dilakukan pemerintah dalam 3 bulan ke depan a.l. Pertama terkait infrastruktur seperti penambahan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
