Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), peluang belanja barang pemerintah pusat melalui K/L sebesar Rp 112 trilun, sedangkan untuk belanja modal sebesar Rp 75 trilun. Dan untuk belanja 114 perusahaan BUMN terdapat peluang belanja modal sekitar Rp 167 triliun.
Menteri Perindusrian M.S Hidayat mengatakan pemerintah akan mengoptimalkan potensi pasar dalam negeri untuk menumbuh kembangkan industri nasional. Ini menginggat potensi pasar domestik yang cukup besar. Melalui kebijakan P3DN, sesuai dengan Inpres No. 2/2009 dan ketentuan perpres No. 54/2010 tentang pengunaan barang dan jasa pemerintah, diberikan preferensi harga bagi produk dalam negeri, yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu.
Peluang belanja pemerintah baik pusat, daerah, maupun Badan usaha milik negera (BUMN) yang dapat diisi oleh produk dalam negeri diperkirakan akan mencapai minimal Rp 289,285 trilun, kata Hidayat, hari ini.
Padahal, kata Hidayat, apabila penyerapan tersebutoptimal tentu akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian nasional dan pertumbuhan industri nasional.
Sejumlah peluang peningkatan penggunaan produk dalam negeri tersebar dari berbagai sektor, pertama, ketahanan dan keamanan (hankam) khususnya pengadaan alutsista dan non alutsista sebesar Rp 147 trilun. Kedua, sektor energi melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara 10.000 megawatt tahap I sebesar Rp 68,8 triliun dan proyek hulu migas senilai Rp 70 triliun. Ditambah lagi program PLTU 10.000 MW tahap II.
Ketiga, sektor perkapalan dengan peluang US$ 348,5 juta atau setara dengan Rp 3,485 trilun. Peluang tersebut didapat dari pengadaan kapal baru PT. Pertamina (Persero) sebanyak 21 unit untuk 2011-2015 dengan nilai total US$247 juta.
Sektor kesehatan, memiliki peluang yang cukup besar dengan anggaran di sektor ini setiap tahunnya melebih Rp 4 trilun. Realisasi P3DN di sektor kesehatan hanya sebesar 10% dari total anggaran yang disediakan, kata Hidayat.
Peluang peningkatan penyerapan produk dalam negeri juga berasal dari sektor lain seperti TNI, Polrsi dan pegawai negeri sipil untuk pengadaan seragam dan sepatu, revitalisasi sektor industri gula dan pupuk nasional, dan lainnya.
Kita juga melakukan promosi P3DN melalui kerjasama dengan Kadin, asosiasi industri secara periodik, ujarnya. Kemenperin mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk guna memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan permintaan.
Hidayat sebelumnya mengatakan hingga akhir tahun ini penyerapan P3DN di lembaga pemerintahan dan BUMN baru sebesar 80% dari total belanja negara yang mencapai Rp 837,42 trilun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
