JAKARTA: Kementerian Perhubungan meminta PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) mulai tahun depan beroperasi secara penuh sebagai operator kereta rel listrik (KRL) rute Jabodetabek.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan anak usaha PT Kereta Api (KA) tersebut selama ini hanya berperan sebagai penjual tiket KRL.
Selama ini KCJ hanya bertindak seperti menjual tiket KRL saja, sementara operasional tetap PT KA. Kami meminta, mulai tahun depan KCJ mulai berperan penuh terhadap operasional KRL di Jabodetabek, katanya Rabu, 15 Desember.
Pada semester I/2010 KCJ berhasil meraup pendapatan Rp250 miliar atau 51% dari target pendapatan sepanjang tahun ini sebesar Rp490 miliar.
Direktur Utama KCJ Bambang Wibiyanto mengatakan pendapatan itu disumbangkan dari penjualan tiket KRL.
Target laba bersih kami tahun ini Rp25 miliar dengan target pendapatan Rp490 miliar, paparnya.
Dia mengatakan KRL Jabodetabek membawa penumpang sebanyak 450.000500.000 orang per hari dengan perincian sekitar 70% di antaranya merupakan penumpang rute BogorJakarta.
Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penumpang KRL di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi selama JanuariOktober tahun ini mencapai 103,15 juta orang.
KA jarak jauh
Kementerian Perhubungan akan mengupayakan agar kegiatan layanan angkutan kereta api yang dilakukan PT Kereta Api (KA) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi.
Tundjung menilai momentum untuk mengajukan usulan itu sangat tepat, karena Saat ini pemerintah kan juga sedang merencanakan konsumsi BBM subsidi hanya untuk mobil berpelat (nomor polisi) kuning.
Kereta api seharusnya bisa digolongkan boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sampai sekarang operasional PT KA masih menggunakan bahan bakar industri, ujarnya.
Terkait dengan penaikan tarif KA jarak jauh kelas ekonomi, dia mengatakan tarif kereta api angkutan penumpang kelas ekonomi di lintas Jawa dan Sumatra direncanakan naik bervariasi 8%-75% terhitung 1 Januari 2011, sebagai penyesuaian terhadap biaya operasional PT Kereta Api yang semakin meningkat.
Tundjung menambahkan keputusan penaikan tarif itu juga karena dana PSO (public service obligation) bagi PT KA untuk 2011, tidak sesuai dengan yang diharapkan
Kami meminta PSO untuk PT KA sebesar Rp730 miliar, tapi disetujuinya Rp635 miliar. Evaluasi memang akan dilakukan sampai akhir bulan ini, tetapi kelihatannya akan disesuaikan per 1 Januari 2011. Biaya operasional PT KA semakin meningkat, dan juga ada inflasi setiap tahunnya, jelasnya.
Selain itu, kata dia, tarif KA ekonomi juga tidak pernah disesuaikan sejak 2004 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Tarif itu, lanjutnya, bahkan pernah mengalami penurunan pada akhir 2008 atau awal 2009.
Tundjung mengatakan meskipun jika dihitung secara persentase penaikan tarif terlihat besar, namun secara nominal tidak begitu banyak.
Awalnya, penaikan tarif direncanakan mulau 1 Juli 2010, namun kemudian ditunda hingga 1 Oktober 2010 melalui KM No. 48/2010 tertanggal 4 Agustus 2010.
Seperti diketahui, Kemenhub kemudian kembali menunda penaikan tarif pada 1 Oktober 2010 itu menyusul dilakukannya evaluasi terhadap kebijakan itu.
Tundjung menuturkan pihaknya cukup yakin tarif KA ekonomi benar-benar akan disesuaikan pada 1 Januari 2011. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
