Dampak sosial pembatasan BBM kurang diperhitungkan

News Editor
News Editor - Bisnis.com 15 Desember 2010  |  12:24 WIB

JAKARTA: Pemerintah dinilai kurang cermat mengantisipasi kemungkinan munculnya dampak sosial dari pembatasan BBM bersubsidi yang mulai diberlakukan akhir kuartal I/2011.Ekonom Faisal Basri mengatakan kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak masuk akal dan malah hanya akan menambah masalah baru.Bagi saya yang sangat bermasalah itu adalah, misalnya jika angkutan umum nanti kerjanya hanya mengisi premium saja di SPBU, apa boleh? Apa dia akan ditangkap oleh polisi? Lalu kalau kemudian dia menjual eceran di pinggir jalan (untuk kendaraan pribadi), bagaimana?, katanya hari ini.Selain itu, pembatasan BBM bersubsidi yang pada tahap awal akan diberlakukan di wilayah Jabodetabek juga dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini akan memicu pengguna kendaraan umum dari wilayah Jabodetabek keluar wilayah untuk mencari BBM bersubsidi karena di daerah asalnya sudah dilarang.Kemudian dari satu daerah yang masih ada subsidi, apa dia boleh didatangi oleh daerah yang sudah tidak ada subsidi? Nanti bakal ada pengawasnya lagi, segala macam. Akan ada kekacauan. Kenapa ngga dicoba di Bali dulu yang terisolir?, katanya.Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi juga tidak serta-merta dapat mengurangi subsidi karena tingkat konsumsi BBM akan terus meningkat di 2011.Solusinya, naikkan harga BBM saja. Karena meski ada pembatasan, subsidi tetap Rp90-an triliun di 2011. Karena niatnya volume-nya yang dikurangi padahal jumlah permintaan akan naik terus karena jumlah kendaraan naik terus, katanya.Seperti diketahui, pemerintah memperkirakan adanya potensi penghematan anggaran sebesar Rp950 miliar dari pembatasan BBM bersubsidi untuk seluruh pengguna kendaraan roda empat pelat hitam. Hal itu dengan asumsi konsumsi BBM bersubsidi dapat ditekan dari potensi 42 juta kilo liter menjadi 38,5 juta kilo liter di 2011.Senin lalu, Pemerintah memastikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi molor tiga pekan dari rencana awal per Januari 2011 dan itu pun baru akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Ke depan, BBM bersubsidi hanya diperbolehkan untuk angkutan umum (plat kuning), motor dan nelayan.(api)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top