Apindo: Pembatasan BBM distorsi perekonomian

News Editor
News Editor - Bisnis.com 15 Desember 2010  |  14:30 WIB

JAKARTA: Apindo memperkirakan kebijakan pemerintah untuk membatasi konsumsi premium dan solar bagi kendaraan roda empat pelat hitam pada 2011 akan mendistorsi perekonomian karena akan meningkatkan disparitas harga dan memicu penyimpangan penggunaan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi pesimisis pemerintah bisa melaksanakan pengaturan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara baik. Seperti halnya kebijakan konversi gas, pembatasan BBM bersubsidi akan menimbulkan perbedaan harga antara BBM untuk angkutan umum dan kendaraan roda empat atau lebih lainnya yang pada gilirannya memicu penyelewengan. "Bisa-bisa kendaraan pelat kuning jualan bensin," tandas dia dalam diskusi yang bertajuk Outlook 2011: Prospek dan Tantangan Politik dan Ekonomi Indonesia, hari ini.Menurut Sofjan, kalau memang pemerintah berat menanggung beban subsidi, lebih baik pemerintah menaikkan harga Premium sedikit demi sedikit. Kebijakan pengaturan yang mengharuskan semua kendaraan pribadi menggunakan Pertamax dianggap memberatkan, khususnya bagi mobil angkutan logistik.Untuk itu, lanjut soyjan, kalangan pengusaha akan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mengecualikan alat angkut truk sebagai jenis kendaraan yang dibatasi konsumsi BBM-nya. Namun, tidak masalah jika kebijakan tersebut hanya berlaku bagi kendaraan pribadi atau kendaraan kantor karena implikasi terhadap kenaikan biaya transportasi karyawan juga tak besar."Kalau aturannya begitu, kami akan meminta (kendaraan angkut seperti truk) dipelat kuningkan. Serta kami akan tanya menjalankannya seperti apa, kalau tidak siap kenapa dianikkan. Kalau tidak ada pengawasan yang ketat, hanya akan memunculkan penyelewenangan," tandas Sofjan.Sementara itu, Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dinilai tidak berguna jika diterapkan dalam waktu dekat, karena dana penghematan dari program tersebut masih sulit termanfaatkan. Justru masyarakat hanya akan terbeban akibat pembatasan konsumsi tersebut, sedangkan hasil dari penghematan tidak tercermin dalam pembangunan."Dalam jangka panjang subsidi memang harus dikurangi secara gradual, salah satunya dengan pembatasan konsumsi BBM. Namun tidak pengurangan subsidi tdak ada hasilnya apabila hasil dari penghematan tidak bisa terpakai," katanya.Seperti diketahui, pemerintah dan Komisi VII DPR menyepakati untuk mulai menerapkan kebijakan pengaturan konsumsi BBM bersubsidi pada akhir kuartal I/2011, mundur dari usulan pemerintah per 1 Januari 2011. Dari program tersebut, pemerintah berharap konsumsi BBM dapat ditekan menjadi 38,5 juta kilo liter dengan nominal penghematan yang bisa didapat sebesar Rp 3,8 triliun."Kalau konsumsi BBM bersubsidi dikurangi sementara belanja pemerintah masih lambat, masyarakat hanya merugi karena tidak ada hasil pembangunan yang bisa dinikmati. Dengan kondisi saat ini, pembatasan konsumsi BBM untuk penghematan anggaran tidak ada gunanya," ujar Purbaya.Untuk itu, lanjut Purbaya, pemerintah harus terlebih dulu memerbaiki kinerja penyerapan anggaran sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dari penghematan subsidi BBM. Di sisi lain, Purbaya juga menyoroti potensi lonjakan inflasi yang mungkin muncul jika pembatasan BBm bersubsidi tidak diterapkan secara hati-hati."Kalau dampak pembatasan konsumsi bisa diisolasi hanya kepada kendaraan pribadi saja, maka dampak inflasi tidak signifikan. Namun kalau tidak bisa, maka konsumen akan mengalami kenaikan harga lebih dari 50%," katanya.Apabila dampak dari kebijakan tersebut merambat ke transportasi publik, lanjut Purbaya, maka akan ada inflasi tambahan sekitar 3,5%. Dengan begitu, bukan tidak mungkin inflasi 2011 mendekati 10%. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top