Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Departemen Keuangan Mudjo Suwarno mengatakan I tingkat sensitivitas penerimaan negara dari sektor migas sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu target lifting, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan kurs rupiah terhadap dolar. Dari parameter-parameter tersebut, katanya, dua parameter di antaranya yaitu lifting dan kurs tidak sesuai dengan harapan. Lifting-nya kan tidak tercapai lalu kurs rupiah terhadap dolar juga menguat sehingga penerimaan pun menjadi meleset walaupun sebenarnya harga ICP cenderung naik, ujarnya hari ini.
Berdasarkan hasil analisa Kementerian Keuangan, parameter lifting yang digunakan untuk memeriksa sensitivitas penerimaan tersebut adalah sebesar 955.000 bph atau lebih rendah 10.000 bph dibandingkan dengan target. Adapun, tingkat rata-rata harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$78 per barel atau selisih negative US$2 per barel dari rencana APBN-P 2010.
Dengan kurs rupiah terhadap dolar yang ditetapkan Rp9.050 per US$ penerimaannya diproyeksikan tahun anggaran 2010 ini mencapai Rp202,26 triliun meleset dari target penerimaan sebesar Rp215,02 triliun.
Penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan PPh sebesar Rp52,77 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp142 triliun. Adapun, penerimaan minyak mentah DMO sebesar Rp7,49 triliun.
Mudjo mengatakan tingkat penerimaan negara dari sektor migas bisa digenjot menjadi sekitar Rp211,8 triliun atau 98,5% dari target. Hal itu, katanya, bisa diperoleh apabila rencana penerimaan pada Desember sebesar Rp41,49 triliun setelah hingga November lalu telah diperoleh penerimaan sebesar Rp170,31 triliun.
Ini memanfaatkan momentum kenaikan harga minyak pada Desember kendati kurs kami tetapkan sebesar Rp8.900 per US$, ungkapnya.
Dia mengatakan kendati penerimaan dari kegiatan usaha hulu migas masih di bawah target, pemerintah masih optimistis penerimaan migas secara total masih bisa ditutupi. Dia mengatakan kekurangan penerimaan itu akan ditutupi dari sisa-sisa kewajiban dari PT Pertamina (Persero) yang harus dibayarkan kepada pemerintah, di antaranya kelebihan bayar subsidi setelah proses audit.
Sumber Bisnis di Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menyebutkan target lifting minyak kemungkinan akan lebih rendah dibandingkan dengan prognosa yang dicatat oleh Kementerian Keuangan. Menurut dia, hingga pertengahan Desember total lifting yang terealisasi hanya sebesar 948.000 bph.
Namun, tuturnya, BP Migas berencana akan melepas minyak sebanyak 1 juta barel hingga akhir tahun ini guna menutupi kekurangan lifting minyak tersebut. Namun, dia mengungkapkan rencana pelepasan stok minyak tersebut akan mempertimbangkan harga ICP terakhir dan juga risiko terhadap stok.
BP Migas sebelum melepas minyak stok tersebut masih akan koordinasi dulu terkait dengan besaran ICP. Selain itu, perlu juga ada pertimbangan mengenai kondisi stok dan ketahanan pasokan minyak mentah karena biasanya tingkat produksi pada Januari turun sehingga kalau melepas stok dalam jumlah besar, tapi produksinya tidak aman, stoknya menjadi riskan, ungkapnya. (aph)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
