Layanan angkot Jakarta kian parah

JAKARTA: Kondisi fisik dan pelayanan angkutan umum masal di Jakarta terancam akan semakin parah akibat operatornya tidak sanggup melakukan peremajaan dan perawatan armadanya secara optimal akibat kesulitan keuangan.Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan
Sekretariat Redaksi
Sekretariat Redaksi - Bisnis.com 14 Desember 2010  |  09:23 WIB

JAKARTA: Kondisi fisik dan pelayanan angkutan umum masal di Jakarta terancam akan semakin parah akibat operatornya tidak sanggup melakukan peremajaan dan perawatan armadanya secara optimal akibat kesulitan keuangan.Ketua Umum Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jakarta Sudirman mengatakan pemerintah pusat dapat membantu operator angkutan umum dalam kota Jakarta dan daerah lain dengan anggaran dari kompensasi penghapusan subsidi bahan bakar minyak jenis premium."Bantuan anggaran yang bersumber dari kompensasi atas penghapusan subsidi premium itu direalisasikan dalam bentuk pembebasan pajak bea masuk impor suku cadang dan kemudahan invesatasi peremajaan armada angkutan umum massal," katanya di Jakarta hari ini.Dia mengatakan kebijakan pemerintah mengenai penghapusan subsidi premium tidak akan diikuti oleh kecenderungan beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum massal, karena kemampuan daya beli mereka masih bisa mengikuti perubahan harga bensin premium itu.Namun, lanjutnya, karena sasaran penghapusan subsidi premium itu berkaitan langsung dengan sektor transportasi, yaitu pemilik kendaraan pribadi, maka sangat tepat jika sebagian dana yang terhimpun dapat dialokasikan bagi sarana angkutan umum.Sudirman mengatakan bantuan pemerintah pusat sangat diharapkan mengingat kondisi usaha angkutan umum sekarang, khususnya di Jakarta, sangat memprihatinkan karena tidak bisa melaksanakan peremajaan atau perawatan sesuai setandar yang optimal."Banyak operator angkutan umum masal di Jakarta kesulitan untuk melakukan peremajaan atau perawatan armada secara optimal karena pendapatannya sekarang cenderung terus menurun, disebabkan oleh berbagai hal, terutama tingkat kemacetan lalu lintas yang kian parah," ujarnya.Sementara itu Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Triwisaksana (F-PKS) berharap agar ada kuncuran dana dari pemerintah untuk sektor transportasi masal yang berasal dari kompensasi atas penghapusan subsidi minyak premium. Total tambahan dana pada anggaran pendapatan dan belanja negara dari penghapusan subsidi premium untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi cukup besar nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor di daerah tersebut.Berdasarkan data Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan di wilayah administrasinya Jakarta, Depok, Bekasi dan Tengerang mencapai 11.362.396 unit terdiri dari 8.244.346 unit sepeda motor dan 3.118.050 unit kendaraan beroda empat. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top