JAKARTA: Pemerintah Indonesia memperoleh hibah dari Uni Eropa sebesar US$300 juta melalui Multi Annual Indicative Program (MIP) guna mendanai kegiatan pendidikan, perdagangan dan investasi, reformasi hukum, dan perubahan iklim.
Dewo Putranto, Direktur Pendanaan Multilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, menjelaskan hibah tersebut diperoleh dalam pertemuan tahunan antara Pemerintah Indonesia dan Uni Eropa beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan 27 negara Uni Eropa membicarakan mengenai berbagai hal terkait kerja sama pembangunan.Mereka sudah berkomitmen untuk memberikan hibah sebesar 200 juta euro atau ekuivalen dengan US$300 juta mulai 2011-2013, diberikan secara bertahap, ujar dia, hari ini.Menurut dia, alokasi terbesar dari hibah tersebut adalah untuk program pemerintah yang terkait dengan pendidikan dasar atau basic education, yakni mencapai EUR144 juta. Pasalnya, Uni Eropa memandang pendidikan sebagai solusi dari masalah kemiskinan sehingga 80% dari total hibah dialokasikan khusus untuk sektor tersebut.Dewo menuturkan hibah tersebut disalurkan dalam bentuk budget support atau untuk menutup defisit anggaran. Untuk memanfaatkan hibah pendidikan tersebut, Bappenas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk teknis program yang akan dijalankan.Adapun sebagian sisanya, lanjut Dewo, dialokasikan untuk mendukung kegiatan peningkatan perdagangan dan investasi, sebesar 25 juta euro. Fokus perdagangannya tertuju pada besarnya potensi kayu Indonesia yang dapat dipasarkan di Eropa.Namun, kayu dari Indonesia yang akan dijual harus memenuhi standar kualitas Eropa, termasuk sertifikat bukan hasil dari pembalakan liar (illegal logging). Bukan hanya kayu berupa bahan baku saja, tapi juga setelah menjadi furniture, jelasnya.Untuk investasi, Dewo menambahkan Uni Eropa juga mendukung upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memasarkan dan mempromosikan proyek prioritas pemerintah yang dibiayai dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/ PPP).Sedangkan sisanya, sebesar EUR16 juta dialokasikan untuk mendukung upaya pemerintah dalam hal reformasi hukum (law enforcement), EUR15 juta untuk prioritas pemerintah dalam hal perubahan iklim (climate change) untuk program REDD Plus di Aceh dan Papua. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
