ADB bantu danai reformasi Indonesia

JAKARTA: Bank Pembangunan Asia (ADB) menyediakan US$200 juta bagi Indonesia untuk melanjutkan reformasi guna memacu partumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.
Yanto Rachmat Iskandar | 14 Desember 2010 09:36 WIB

JAKARTA: Bank Pembangunan Asia (ADB) menyediakan US$200 juta bagi Indonesia untuk melanjutkan reformasi guna memacu partumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan.

Dewan Direktur ADB hari ini menyetujui pinjaman program bantuan pengembangan kebijakan yang keenam, yang terakhir dari rangkaian inisiatif untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong reformasi dalam jangka menengah dan agenda pembangunan. Pinjaman program yang dimulai pada tahun 2004 disiapkan bersama-sama dengan Bank Dunia dan pemerintah Jepang.Reformasi yang terakhir ini akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka menengah, kata Edimon Ginting, Ekonom Senior ADB di Kantor Perwakilan ADB di Indonesia. dalam siaran persnya hari ini.Pinjaman dari dana komersial ADB (Ordinary Capital Resources/OCR) ini memiliki masa pengembalian 15 tahun termasuk masa tenggang 3 tahun dan bunga ditentukan sesuai dengan ketentuan fasilitas pinjaman LIBOR. Lembaga pelaksana program adalah Kementrian Koordinator Perekonomian.ADB, katanya, telah mencapai banyak kemajuan dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekonomi masih di bawah angka sebelum krisis keuangan Asia pada 1997 dan 1998, sementara sekitar 40% dari penduduk masih berada sedikit di atas garis kemiskinan, membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi.Upaya-upaya untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, lanjutnya, mengurangi kemiskinan dan memperbaiki akses penyediaan layanan umum telah menjadi prioritas utama pemerintah."Pinjaman program untuk reformasi yang keenam difokuskan pada perbaikan iklim investasi, memperkuat manajemen keuangan publik, tata kelola pemerintahan dan meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan dan akses rakyat miskin untuk mendapatkan layanan publik."Program ini, katanya, mencakup inisiatif seperti dibuatnya pelayanan terpadu satu pintu untuk investasi nasional, menyederhanakan prosedur perizinan untuk investasi dan menyusun kerangka kerja logistik nasional.Di bidang manajemen keuangan publik, kata Ginting, program ini mendukung upaya seperti penyusunan anggaran berbasis kinerja, perkiraan kebutuhan dana yang lebih baik dan sistem informasi pengelolaan keuangan publik secara terpadu.Guna memperbaiki bantuan sosial dan terus mengurangi kemiskinan, maka upaya-upaya seperti pemberian bantuan langsung tunai bersyarat, asuransi kesehatan bagi rakyat miskin, dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sudah dijalankan. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top