Namun, laporan keuangan Pemprov Jabar harus mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terlebih dahulu, sebelum masuk pada rencana penerbitan obligasi.
Heryawan menyatakan optimistis laporan keuangan Pemprov Jabar pada tahun anggaran 2010 akan mendapatkan opini WTP.
Laporan keuangan dengan opini WTP akan menjadi modal dasar bagi daerah menerbitkan obligasinya, katanya hari ini.
Setelah laporan keuangan dengan opini WTP didapatkan, Heryawan segera menetapkan tim yang akan menyiapkan penerbitan obligasi daerah. Menurut dia, tim tersebut akan mengukur aset yang menjadi underlying penerbitan obligasi.
Secara undang-undang obligasi daerah dibenarkan. Kami berani menjadi daerah yang mewacanakan lebih awal rencana penerbitan obligasi karena belum ada daerah yang melakukan itu, katanya.
Menurut dia, Provinsi Jabar memerlukan sokongan dana swasta untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. Obligasi daerah, salah satunya akan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan kawasan perekonomian.
Selain itu, Jabar juga memerlukan sokongan dana besar untuk meningkatan maupun membangun jalan baru. Total dana yang diperlukan mencapai Rp6 triliun. Nantinya obligasi daerah ini akan menjadi soft loan yang akan dibayarkan melalui APBD, katanya.
Heryawan berharap kota atau kabupaten mampu mengikuti jejak Pemerintah Provinsi Jabar dalam menerbitkan obligasi daerah dengan syarat perbaikan pada laporan keuangan daerah masing-masing.
Idealnya kota atau kabupaten di Jabar mampu pula menerbitkan obligasi daerah sehingga merpercepat pembangunan, katanya.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
