Infrastruktur pengendalian BBM subsidi disiapkan

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) siap menggenjot penyempurnaan infrastruktur terkait rencana pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang akan dilaksanakan pada akhir kuartal I/2010 di wilayah Jabodetabek.
Tiara Syahra Syabani
Tiara Syahra Syabani - Bisnis.com 14 Desember 2010  |  10:37 WIB

JAKARTA: PT Pertamina (Persero) siap menggenjot penyempurnaan infrastruktur terkait rencana pengendalian bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang akan dilaksanakan pada akhir kuartal I/2010 di wilayah Jabodetabek.

VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan pihaknya akan memanfaatkan waktu selama kurang lebih 3 bulan ke depan dengan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan infrastruktur pengaturan BBM subsidi.

Adapun infrastruktur yang akan disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pengendalian BBM bersubsidi di Jabodetabek, meliputi penyediaan BBM Non Subsidi yang akan dihasilkan oleh Kilang Balongan di Indramayu serta Depot Plumpang untuk pasokan di Jabodetabek serta penyiapan SPBU.

"Pertamina optimistis sebelum diberlakukan pada akhir kuartal pertama 2011, semua SPBU di Jakarta sudah bisa menjual Pertamax," ujar Harun, sore ini.

Saat ini, dari 720 SPBU yang ada di Jabodetabek, 530 SPBU di antaranya sudah menjual BBM Non Subsidi/Pertamax. Sedangkan 149 SPBU yang lain harus dikonversi untuk siap menjual Pertamax dan 21 SPBU harus dilakukan investasi baru dengan menambah tanki khusus untuk Pertamax.

Menurut dia, masyarakat dimohon tidak panik dan tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. BUMN migas ini juga telah memperoleh tambahan kuota 2010 sebesar 1,8 juta kiloliter (kl) yang akan digunakan untuk penyaluran hingga akhir 2010.

"Awal 2011 penyaluran BBM bersubsidi akan tetap dilakukan seperti biasa dengan alokasi kuota yang ditetapkan Pemerintah dan DPR sebesar 38,5 juta kl."

Tingkat konsumsi Pertamax di wilayah Jabodetabek saat ini mencapai sekitar 1.800-2.000 KL per hari. Sedangkan stok nasional Pertamax saat ini berkisar di level ketahanan 40 hari dan Pertamax Plus tersedia untuk lebih dari 65 hari.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengungkapkan total investasi saran dan fasilitas depot BBM yang dibutuhkan dalam pengaturan BBM subsidi mencapai Rp84,5 miliar. Nilai itu terdiri atas investasi untuk penyediaan sarana dan fasilitas depot di wilayah Jabodetabek sebanyak Rp1,5 miliar untuk periode Desember 2010. Kemudian wilayah Jawa Bali sebesar Rp23,50 miliar untuk Januari 2011, Sumatera kota besar sebesar Rp10 miliar (Juli 2011), seluruh Sumatera sebesar Rp21 miliar (Oktober 2011), Kalimantan kota besar sebesar Rp9 miliar (Januari 2012), seluruh Kalimantan dan sulawesi kota sebesar Rp4,5 miliar (Januari 2012), serta seluruh Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar Rp15 miliar (Juli 2012).Darwin juga menjelaskan dari total 4.667 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada Tanah Air, hanya 1.686 SPBU yang sudah menjual pertamax, sementara 2.461 SPBU memerlukan modifikasi untuk menjual pertamax. Sisanya yang sebanyak 520 SPBU memerlukan investasi tambahan untuk bisa menjual pertamax.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top