Direktur Bandara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Bambang Tjahjono mengatakan studi itu termasuk di dalamnya adalah keputusan mengenai perlu atau tidaknya pembangunan bandara baru.
Yang jelas, kata dia, jika keputusannya adalah pembangunan bandara baru hal tersebut tidak langsung bisa direalisakan dalam 1 atau 2 tahun, karena dibutuhkan hal secara mendetail, misalnya soal letak dan kapasitas terminal.
Studi yang dilakukan sekarang mendapat bantuan dari JICA [Japan International Cooperation Agency]. Kami harapkan pada Juni 2011 sudah ada hasilnya. Apakah butuh bandara baru, atau cukup dengan yang sudah ada [Bandara Halim Perdanakusuma atau Pondok Cabe], jelasnya Senin, 13 Desember.
Dia menuturkan pihaknya juga belum bisa menentukan berapa kapasitas minimal terminal penumpang yang dibutuhkan untuk mendukung Bandara SoekarnoHatta.
Bandara SoekarnoHatta itu masih bisa dikembangkan hingga kapasitas terminal penumpang sebanyak 65 juta orang, lalu penambahan satu runway [landasan pacu] sehingga memiliki tiga runway. Nanti akan dilihat berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan, paparnya.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Parta Keadilan Sejahtera Abdul Hakim mengatakan operator bandara harus bisa mempersingkat administrasi penumpang sebagai upaya jangka pendek mengurai kepadatan.
Harus dilakukan evaluasi, mengenai sebetulnya berapa lama penumpang itu berada di bandara sebelum take-off. Kalau tidak ada studi yang jelas, sulit juga bisa menentukan standar pelayanan minimum, katanya.
Robert D. Waloni, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha PT Angkasa Pura I, pernah mengatakan waktu penumpang untuk mengurus segala macam administrasi di bandara adalah 40 menit.
Menurut dia, waktu tersebut terlalu lama sehingga bisa juga berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan yang bisa diraup operator bandara dari sisi nonaeronautika.
KA Bandara
Terkait dengan pengembangan infrastruktur penunjang bandara, pelaksanaan tender proyek kereta api Bandara SoekarnoHatta dikhawatirkan molor hingga tiga tahun jika proses pembebasan lahan tidak lancar.
Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan mengatakan proyek yang memiliki rute Stasiun Manggarai ke dan dari Bandara SoekarnoHatta itu membutuhkan dukungan undang-undang pembebasan lahan.
Target tender memang pada pertengahan tahun depan. Tapi, investor akan lebih tertarik kalau semuanya jelas, termasuk soal pembebasan lahan. Alokasi dana dari pemerintah sendiri untuk pembebasan lahan itu sebesar Rp1,5 triliun hingga tiga tahun atau sampai 2013, jelasnya Minggu 12 Desember.
Dia menjabarkan pada 2011 dana dukungan dari pemerintah untuk membebaskan lahan di sepanjang Angke-Pluit adalah Rp450 miliar, lalu di 2012 Rp600 miliar, dan 2013 Rp450 miliar.
Kalau UU pembebasan lahan sudah selesai, mungkin saja prosesnya bisa lebih cepat dari tiga tahun karena lahan yang dibutuhkan bisa dikategorikan sebagai kepentingan umum, paparnya.
Nilai investasi dari proyek KA Bandara SoekarnoHatta itu membengkak hingga Rp10 triliun dari perkiraan awal Rp4,6-Rp4,7 triliun. (ray/sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
