"Di sinilah kita harus hati-hati. Poinnya bukan soal kapan [kajian menyeluruh terhadap BBM subsidi selesai], tapi dilihat dulu kata-kata bahwa penerapan tadi ada di akhir kuartal I/2011. Di situlah bisa kelihatan batas itu. Dan kita tidak akan membiarkan itu," ujar Darwin, seusai rapat kerja pihaknya bersama Komisi VII DPR, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), dini hari tadi.
Berdasarkan rapat kerja tersebut diputuskan bahwa mayoritas fraksi di Komisi VII menyetujui rencana pemerintah yang akan membatasi penggunaan BBM subsidi. Tawaran pelaksanaannya pun mulai akhir kuartal pertama tahun depan secara bertahap dengan syarat pemerintah harus melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam terkait rencana tersebut serta harus disetujui Komisi terlebih dahulu sebelum memulai pelaksanaannya.
"Pemerintah akan melengkapi kajian. Ini berarti pada dasarnya kajian sudah ada. Tapi masukan para anggota dewan Komisi VII mencerminkan konsen kita bersama untuk mengatasi risiko yang mungkin muncul pada tataran pelaksanaannya," tutur Darwin.
Keputusan rapat tersebut merupakan keputusan bersama yang layak diapresiasi dengan baik dan pemerintah pun dengan sungguh-sungguh dan tangan terbuka akan melengkapi kajian tersebut. katanya, karena pada dasarnya ini merupakan sebuah keputusan besar, dimana pemerintah dan pihak terkait mulai secara bersama-sama lebih sistematik menerapkan pengaturan kembali BBM bersubsidi.
Menurut dia, hampir semua anggota Komisi VII memiliki pandangan yang sama dengannya bahwa kuota BBM subsidi 2011 yang sebesar 38,5 juta kiloliter (kl) memiliki kecenderungan lebih, dan bahkan sering melebihi dari kuota yang dibudgetkan apabila tidak dilakukan pengaturan.
"Tapi di lain pihak pengaturan tadi memerlukan kesiapan-kesiapan. Kesiapan-kesiapan sudah ada tetapi konsen kita bersama karena ini sebuah keputusan jadi perlu sosialisasi, prasarana, dan pengawasan yang lebih tepat," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana memberlakukan pengaturan BBM subsidi mulai awal 2011 secara bertahap. Opsinya, semua mobil pelat hitam dilarang mengonsumsi BBM subsidi. Pada tahap awal wilayah Jabodetabek menjadi wilayah pertama yang akan merasakan pengaturan tersebut. Namun akhirnya, tawaran tersebut ditolak DPR. (msw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
