Pembatasan tak picu lonjakan impor BBM

JAKARTA: Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan mulai 15 Januari tidak akan menimbulkan lonjakan impor bensin karena selama ini PT Pertamina (Persero) telah mengimpor produk bensin dengan tingkat oktan di atas 90.
News Editor | 13 Desember 2010 08:26 WIB

JAKARTA: Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan mulai 15 Januari tidak akan menimbulkan lonjakan impor bensin karena selama ini PT Pertamina (Persero) telah mengimpor produk bensin dengan tingkat oktan di atas 90.

Penyempurnaan infrastruktur pengolahan untuk bisa memproduksi lebih banyak high octane mogas component (HOMC) memerlukan jangka waktu 6 bulan.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita Herawati Legowo mengatakan rencana pembatasan konsumsi BBM tidak akan menimbulkan gejolak yang berarti terhadap penyediaan BBM, terutama bensin dengan RON 92 dan 95. Menurut dia, selama ini Pertamina telah mengimpor bensin dengan tingkat RON di atas 90 kendati harus diproses menjadi RON 88 di dalam negeri.

Sebenarnya selama ini kan Pertamina impor RON 90 untuk memasok Premium-nya. Yang terjadi malah harus men-down grade ke RON 88 dulu baru dipasarkan. Dengan pembatasan ini mungkin yang bertambah impornya adalah HOMC untuk produksi RON 92 dan 95 tetapi itu juga tidak terlalu banyak, ujarnya hari ini.

Evita juga mengatakan rencana penerapan pembatasan BBM bersubsidi tersebut akan dilakukan sejalan dengan Undang-undang yang mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi secara bertahap. Dia mengatakan pembatasan, apabila disetujui DPR, kemugkinan akan diterapkan pada 15 Januari yang dilakukan secara bertahap di mulai dari Jabodetabek sebelum diperluas ke Pulau Jawa.

Vice President Corporate Communications Pertamina M. Harun mengatakan untuk menambah produksi HOMC dari kilang sendiri, diperlukan peralatan tambahan berupa pemasangan reformer. Dia mengatakan untuk penambahan alat tersebut diperlukan waktu setidaknya 6 bulan.

Jadi untuk jangka pendek sebenarnya impor HOMC lebih mudah secara teknis dan itu tidak butuh waktu lama, mungkin sekitar 2 pekan saja, katanya.

Sementara itu, untuk penambahan kelengkapan infrastruktur ritel berupa sarana dan fasilitas depot Pertamina, dibutuhkan investasi tambahan sekitar Rp84,5 miliar hingga 2013. Berdasarkan data Pertamina, penambahan sarana dan fasilitas itu akan dilakukan di 10 lokasi.

Adapun, dari sisi kelengkapan SPBU, dari 4.667 unit SPBU yang berlogo Pertamina tercatat 1.686 telah siap dengan fasilitas penjualan bensin RON 92 dan RON 95. 2.461 unit SPBU lainnya, sebut data tersebut memerlukan modifikasi untuk bisa menjual BBM non subsidi.

520 unit SPBU memerlukan investasi tambahan untuk bisa menjual Pertamax.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top