Pemerintah diminta benahi 5 masalah

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan lima poin prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah pada 2011, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,7% dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
manda | 13 Desember 2010 10:33 WIB

JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan lima poin prioritas yang harus dibenahi oleh pemerintah pada 2011, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,7% dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan setidaknya ada lima permasalahan yang prioritas untuk diperjuangkan dan diselesaikan bersama-sama, antara pemerintah dengan pelaku usaha. Apabila kelima permasalahan itu bisa diatasi, Apindo optimistis perekonomian nasional dapat bertumbuh 7%-8%, bahkan diyakini mencapai dua dijit.

Kalau bisa diselesaikan, tentu mendorong investasi. Kompetisi kita adalah global bukan di antara kita sendiri. Impor makin banyak. Kita membutuhkan pertumbuhan 6,7% untuk bisa menampung tenaga kerja. Kalau 6% tidak cukup. Kita harus bersatu, pengusaha dan pemerintah. Perlu kebijakan insentif dan disinsentif untuk mendorong industri pengolahan yang bernilai tambah, katanya dalam CEO/Owners Gathering Apindo dengan Menteri Perindustrian M.S Hidayat dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Gita Wirjawan, hari ini.

Kelima poin yang diinginkan pelaku usaha agar segera dipenuhi dari pemerintah, yakni pertama, kepastian hukum dan keamanan bagi investasi, termasuk investor swasta. Maraknya aksi demo yang terjadi belakangan ini, kata Sofjan, cukup dikhawatirkan oleh sejumlah investor asing.

Kedua, masalah infrastruktur. Sejak lama ketika Pak Hidayat memimpin Kadin telah diadakan Infrastructure Summit, tetapi sampai sekarang tidak ada jalan, tidak ada listrik. Ini tentu akan memperlambat rencana investasi, belum lagi biaya logistik kita sudah naik, katanya

Ketiga, pelaku usaha menginginkan pemerintah menyelesaikan masalah tata ruang dan persoalan [pembebasan] tanah yang menghambat pembangunan infrastruktur di negara ini. Pemerintah, menurut Sofjan, sudah menjanjikan keluarnya Undang-Undang tentang Pertanahan untuk infrastruktur yang selesai tahun ini.

Masuk Rancangan UU-nya pun belum sampai akhir tahun ini. Dari dulu kami usulkan ke pemerintah, perpu saja daripada menunggu di parlemen. Membebaskan tanah tidak gampang di republik ini, adanya ketegasan soal tanah penting, tegasnya.

Keempat, diharapkan ada fleksibilitas pada UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Apindo mengharapkan UU ini masuk ke dalam proglenas pada tahun depan, sehingga ada perbaikan terhadap 4 pasal yang erat kaitannya dengan masalah tenaga kerja.

Sejak krisis, sedikit investasi yang masuk ke sektor padat karya. Banyak yang keluar, karena kekakuan UU. Kami sudah sepakat dari 3 konfederasi dan federasi-federasi untuk diperbaiki, sedang dibuat studi oleh LIPI, tuturnya.

Permasalahan yang kelima, adalah birokrasi. Apindo berharap ada kesatuan komando antara keputusan/kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah. Pelaku usaha mengeluhkan dengan berbagai macam peraturan daerah yang kurang kondusif bagi iklim investasi. (hl)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top