JAKARTA: Pemerintah menilai salah satu penyebab terjadinya krisis keuangan 1997 adalah karena kinerja akuntan publik yang tidak profesional dalam mengaudit laporan keuangan. Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan pertimbangan pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Akuntan Publik ke DPR adalah mahalnya ongkos penanganan krisis keuangan pada 1997-1998. Pasalnya, selain karena faktor penggelembungan aset dan buruknya kualitas perekonomian, tetapi juga karena prilaku menyimpang dari semua pemangku kepentingan pada saat itu."Ya boleh disalahkan semuanya. Apakah itu pelaku usaha, perbankan nasional, apakah itu di Bank Indonesia, semua berperan. Sehingga pada saat bubble itu ada koreksi, ternyata banyak sekali moral hazard-nya," ujar dia di kantornya, Jumat lalu.Hal tersebut, menurut Agus, disinyalir karena peran akuntan publik sebagai profesional yang bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan tidak bekerja dengan baik. Laporan keuangan korporasi yang tidak mencerminkan kesehatan sebenarnya dari perusahaan tersebut yang dianggap sebagai awal dari terjadinya krisis keuangan."Bank sangka keuanganya bagus, ternyata tidak bagus, tidak sehat. Makanya perlu RUU Akuntan Pubik," kata dia.Menurutnya, profesionalisme akuntan publik selama ini hanya mengacu pada produk hukum lama keluaran 1954 yang hanya mengatur tentang pemberian gelar. Padahal harus diatur pula tentang pemberian izin dan standar akutansi yang jelas, serta aturan pengawasan dan kode etik profesi."Pemerintah dalam hal ini mau kerja sama dengan Asosiasi Akuntan Indonesia (AIA) dan Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). JAdi waktu mendesainnya kami perhatikan siapa yang memberi izin pada akuntan publik, siapa yang membina, siapa yang mengeluarkan izin paling akhir, dan siapa yang mengawasi," paparnya. (msw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
