JAKARTA: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI gencar menjalin sinergi dengan Kementerian/Lembaga serta BUMN untuk mengembangkan dan mengelola sistem informasi sebagai sarana pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Setelah melakukan MoU dengan Kementerian BUMN, PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk, kali ini BPK menggandeng Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya kerjasama ini, maka auditor BPK dapat melakukan akses data Kemendagri dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama oleh kedua belah pihak. "Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif serta mempermudah BPK melakukan audit," kata Ketua BPK Hadi Poernomo dalam acara MoU antara BPK RI dan Kemendagri hari ini. Hadi berharap kemudahan akses data ini dapat mengoptimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bagi K/L sendiri, lanjutnya, kerjasama ini membuat auditor tidak perlu mendatangi K/L dan audit pun menjadi semakin transparan dan akuntabel. "Dengan akses data seperti ini, BPK bisa melihat realisasi belanja modal Kemendagri per harinya dan melihat DIPA-nya," katanya. Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Sekjen BPK Hendar Ristriawan dan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni yang disaksikan langsung oleh Ketua BPK Hadi Poernomo dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Gamawan berkata akses data seperti ini sangat bermanfaat karena dengan adanya pemeriksaan dan kontrol oleh BPK, maka jika ditemukan kelemahan-kelemahan, Kemendagri bisa lebih cepat melakukan perbaikan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. "Jika perbaikan ini kemudian dihargai dalam bentuk opini WTP oleh BPK tahun ini kepada Kemendagri, ya syukur alhamdulillah," ujarnya. (bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
