JAKARTA: Kementerian BUMN berencana bertemu dengan Komite Privatisasi sebelum 25 Desember 2010 untuk membahas sekaligus memastikan nama perusahaan-perusahaan BUMN yang akan privatisasi 2011. Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan hingga saat ini belum bisa memastikan nama-nama BUMN mana saja yang akan masuk dalam program privatisasi pada tahun depan. "Masih kami cari waktu yang tepat untuk rapat dan membahas list mana saja yang mau diprivatisasi. Mudah-mudahan sebelum Natal ini kami bisa mengadakan rapat dengan Komite Privatisasi. Kemarin mau bertemu ternyata tidak bisa. Kami harap akhir bulan ini sudah selesai dibicarakan," ujarnya hari ini.Mustafa juga mengatakan sambil menunggu pembahasan bersama Komite Privatisasi, pihaknya juga terus mengadakan rapat internal dan mengevalaluasi perusahaan-perusahaan yang diprivatisasi tersebut."Secara internal kami juga akan melakukan evaluasi [pada perusahaan-perusahaan yang akan diajukan], sekalipun mungkin oleh masing-masing deputi sudah [dievaluasi]. Saya ingin dibawa ke Rapim (Rapat Pimpinan) untuk memfinalkan usulan-usulan," jelasnya.Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa, Parikesit Suprapto juga menambahkan pihaknya juga terus mengevaluasi kebutuhan dana yang diperlukan oleh perusahaan yang akan diajukan ke Komite Privatiasi. PT Jasindo adalah salah satu calon perusahaan yang akan diajukan ke Komite Privatisasi dari sektor jasa. Namun Parikesit juga belum bisa memastikan apakah Jasindo jadi privatisasi dengan melepas saham perdana (initial public offering/IPO)."Itu masih belum difinalkan. Jadi belum ada yang pasti sebelum Menteri BUMN berikan surat [daftar perusahaan] ke Komite Privatisasi. Sekarang kami juga sedang mengevaluasi kebutuhan dana yang diperlukan sebenarnya berapa dan apakah harus melalui IPO atau mekanisme lain," jelasnya.Berdasarkan catatan Bisnis, enam perusahaan BUMN yang disebut-sebut akan dilepas ke publik adalah PT Hutama Karya, PT Jasindo. PT Rekayasa Industri, PT Semen Baturaja, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) serta PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).Adapun saham yang akan dilepas pemerintah ke pasar maupun ke pembeli lain berkisar antara 25% hingga 40%. Pemerintah berupaya untuk tetap menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan-perusahaan tersebut. (bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
