JAKARTA : Pemerintah memperkirakan realisasi belanja negara pada tahun ini hanya mencapai Rp1.078 triliun (95,7% dari APBNP), sedangkan penerimaan negaranya Rp1.013 triliun (102%) sehingga defisit yang tercipta kemungkinan hanya Rp81,23 triliun atau 1,3% PDB. Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengungkapkan realisasi penerimaan negara sampai 30 November sebesar Rp992 triliun atau 84% dari target APBNP 2010. Terjadi peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp771 triliun atau 81% dari target."Perkiraan kami realisasinya (penerimaan negara) sampai akhir tahun itu diperkirakan Rp1.013 triliun atau 102% dari target APBNP 2010. Itu sudah termasuk setoran pajak, PNBP, dan semuanya," ujar dia di kantornya, hari ini. Sementara untuk belanja negara, lanjtu Agus, sampai 30 November tercatat sebesar Rp817,2 triliun atau 72,6% dari pagu APBNP 2010. Realisasi tersebut lebih rendah 3% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp758 triliun atau 75,8% dari pagu APBNP 2009 ."Sampai akhir tahun ini perkiraan kami untuk belanja negara 95,7% atau Rp1.078 triliun, padahal pagunya di APBNP sebesar Rp1126 triliun. Lebih rendah dari tahun lalu karena kalau pada tahun lalu itu belanjanya mencapai 93,7%."Untuk belanja Kementerian/lembaga (K/L), Menkeu mengungkapkan perkiraan pemerintah sampai dengan penghujung 2010 hanya 91%, lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 97%. Namun untuk belanja barang dan belanja modal masing-masing diperkirakan mencapai 89% dan 87%, lebih baik dibandingkan 2009 yang masing-masing hanya 81% dan 76%. Terkait subsidi, Agus Martowardojo menuturkan pemerintah memproyeksi realisasinya pada tahun ini akan melampaui pagu anggarannya, yakni sebesar Rp210,2 triliun atau 104% dari pagu. Terjadi peningkatan signifikan jika dibandingkan realisasi 2009 yang sebesar Rp138,1 triliun atau hanya 87% dari pagunya. "Subsidi energi (diperkirakan) 96,5% atau Rp138,9 triliun, sedangkan non energi 124,5% atau Rp71,3 triliun. Subsidi non energi tinggi terutama karena subsidi pangan, pupuk, dan kredit program yang besar," katanya. Sementara, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menilai penyerapan anggaran pada tahun ini sebenarnya tidak lebih buruk dibandingkan tahun lalu, mengingat secara nominal terjadi kenaikan pagu anggaran. Apabila pada tahun lalu ada pemilihan umum, pada tahun ini tidak ada kegiatan politik yang mendorong konsumsi, tetapi rendahnya penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh realisasi sejumlah indikator makroekonomi, seperti harga minyak dan kurs yang lebih rendah dari asumsi APBNP. "Jadi memang ada belanja-belanja yang tidak kita realisasikan."Semua hal itu, lanjut Anny, akan berpengaruhi terhadap defisit anggaran tahun ini yang diyakini hanya akan berkisar 1,3% dari PDB. Apabila nominal PDB 2010 sebesar Rp6.253 triliun, maka defisit 2010 kemungkinan sekitar Rp81,28 triliun. "Defisit di bawah 1,5% ya, masih kita hitung lagi. Kemungkinan 1,3% dari PDB," katanya.Sebelumnya, Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Suprijanto kepada Bisnis menuturkan defisit anggaran pada 2010 bisa berada di kisaran 1,2% jika pemerintah tidak mampu menghabiskan anggaran belanja hingga Rp90 triliun pada Desember ini. Menurutnya, belajar dari pengalaman kinerja belanja negara pada tahun-tahun sebelumnya, maksimal anggaran yang bisa diserap pada bulan terakhir atau Desember hanya sekitar Rp67 triliun. Sementara dana belanja negara yang masih belum cair cukup besar dan untuk bisa mencapai defisit anggaran 1,4%-1,5% dari PDB dibutuhkan penyerapan anggaran pada Desember sekitar Rp80-90 triliun. "Tapi tidak tahu bagaimana Desember tahun ini, apakah bisa lebih besar dari itu (Rp67 triliun). Kalau sama di kisaran itu, maka defisitnya bisa sekitar 1,2%-1,3% dari PDB. Kalikan saja dengan nominal PDB kita katanya.Hal tersebut, lanjut Agus, akan menentukan posisi akhir dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBNP 2010. Menurutnya, jika mengacu pada defisit anggaran 1,5% dari PDB nominal Rp6253,78 triliun, maka potensi Silpa tahun ini bisa sekitar Rp37,52 triliun. Angka itu bisa lebih besar lagi jika realisasi defisit tidak mencapai 1,5% PDB. Agus Suprijanto mengatakan rendahnya belanja negara belum tentu karena buruknya kualitas belanja, tetapi bisa jadi hasil dari efisiensi anggaran. Sejumlah indikator makro ekonomi yang di bawah asumsi APBNP menjadi salah satu faktor penghemat anggaran belanja negara. Ekonom Suistainabilitas Development Indonesia (SDI) Drajad Hari Wibowo menilai semua itu sebagai sebuah kegagalan penyerapan anggaran yang bisa dikategorikan sebagai penyakit kronis. Kegagalan tersebut tidak terlepas dari kesalahan dalam proses perencanaan anggaran, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L, hingga pembahasan anggaran di DPR. "Akibatnya banyak proyek-proyek yang sebenarnya K/L belum siap, tapi sudah dipaksakan agar anggaran tersedia. Jadi tidak sinkron antara kesiapan anggaran dengan kesiapan teknis, SDM dan kelembagaan," katanya.Karena itu, Drajad mengusulkan sejumlah solusi, a.l. perencanaan anggaran harus dirombak total. Untuk itu, Menkeu diharapkan lebih tegas untuk menyoret usulan-usulan proyek yang secara teknis, SDM dan kelembagaan tidak siap. Drajad menyoroti pula kinerja belanja sejumlah K/L, a.l. belanja di Kementerian Pendidikan Nasional yang penyerapannya tinggi, tetapi berpotensi terjadi inefisiensi sehingga patut diwaspadai. "Banyak pos belanja pendidikan yg sebenarnya tidak perlu dan biayanya kemahalan," katanya.Kemudian, lanjut dia, penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang rendah mengindikasikan ketidaksiapan aparaturnya karena ketakutan akan terulangnya kasus korpsi dalam pengadaan alat kesehatan. Untuk itu, Menteri Kesehatan harus merombak jajarannya dan memperbaiki system pengadaan alat, sarana dan prasarana kesehatan. "Rendahnya (penyerapan anggaran) Kementerian Pertanian tidak lepas dari iklim yang susah diprediksi sehingga berbagai belanja barang dan modal terhambat. Seharusnya Kementan suadh mengantiispasi hal ini ketika membahas APBN-P. Kalau Kementerian Perhubungan, saya agak bingung dennag rendahnya penyerapan tersebut. Tidak ada alasan yang logis," tuturnya. (bsi)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru