Pemerintah diminta keluarkan payung hukum terkait swasembada gula

manda
manda - Bisnis.com 10 Desember 2010  |  07:41 WIB

JAKARTA : DPR merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengeluarkan keputusan politik terkait pengalihan dan penyediaan lahan, baik dalam bentuk Perpres ataupun Perpu, guna mendukung terealisasinya swasembada gula pada 2014.

Sulitnya mendapatkan lahan baru atau bahkan mempertahankan lahan sudah ada menjadi salah satu dari sekian banyak permasalahan dalam mencapai swasembada gula sebesar 5,7 juta ton pada 2014. Sekitar 360.000 hektar hingga 500.000 hektar lahan baru dibutuhkan bagi pencapaian swasembada gula, tetapi sampai saat ini luasan lahan yang diindikasikan cukup siap baru 140.000 hektar.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan Panja merekomendasikan kepada pemerintah-- dalam hal ini Menteri Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk Perhutani dan Inhutani serta jajaran pemerintah daerah-- supaya ada keputusan politik terkait pengalihan lahan untuk memperluas lahan on farm.

Tanpa ada keputusan otoritas politik dari pemerintah pusat, saya kira kebutuhan lahan sekitar 300.000 hektar sampai 500.000 hektar ini tidak akan tercapai. Menteri Kehutanan (Menhut) saat rapat koordinasi menyatakan bersedia dan sanggup menyediakan lahan itu. Ini harus segera terealisasi, katanya kepada wartawan, seusai menghadiri diskusi Industri Hasil Tembakau bertajuk Mencermati Perkembangan Industri Rokok sebagai Produk Dalam Negeri, hari ini.

Target pencapaian swasembada gula, tegas Aria, membutuhkan sebuah payung hukum yang jelas baik dalam bentuk Perpres ataupun Perpu sehingga mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapim termasuk kurangnya koordinasi antar instansi.

Tanpa itu, nanti tingkat koordinasinya sendiri-sendiri. Sekarang ini siapa yang bertanggungjawab terhadap gula? Aspek on farm ditangani Kementerian Pertanian, industri ditangan Kementerian Perindustrian, hilirnya Kementerian Perdagangan, Bulog juga terlibat. Secepatnya ini harus segera dikeluarkan. Pemerintah akan kami undang lagi bicara untuk membahas roundtable dan time tablenya, papar Aria.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar sebelumnya menegaskan payung hukum terkait swasembada gula diharapkan dapat diterbitkan pemerintah pada tahun depan. Hal ini, kata Mustafa, akan dilakukan dengan koordinasi komando Menko Perekonomian untuk mengevaluasi dan mendalami rekomendasi Panja Swasembada Gula.

Tahun depan saya harap sudah keluar payung hukumnya. Nanti akan keluar semacam action plan interdep dalam koordinasi Menko Perekonomian, dituangkan dalam rencana kerja yang terukur, entah itu dalam bentuk matriks atau lainnya, tegasnya.

Lebih lanjut, Aria menegaskan pencapaian 5,7 juta ton swasembada gula sangat terkait dengan sejauhmana penambahan lahan peningkatan intensifikasi lahan eksisting (on farm). Panja, kata Aria, berharap swasembada gula baik konsumsi dan industri keduanya berbasiskan pada raw material tebu.

Kita sepakat di tingkat on farm diberikan penguatan politik anggaran, di tingkat off farm revitalisasi menjadi hal yang penting, di tingkat distribusi gula diinginkan Bulog berperan sebagai buffer stok nasional supaya harga gula tidak liar, tutupnya.

----

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top