JAKARTA: Komisi VII DPR berharap pemerintah melibatkan pihaknya dalam kajian menyeluruh terkait rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai awal tahun depan.Anggota Komisi VII Satya W. Yudha mengatakan keinginan anggota dewan adalah agar pemerintah melakukan kajian terhadap rencana pengaturan BBM subsidi yang juga melibatkan DPR.Tujuannya agar ada penajaman yang lebih menyentuh kepada kepentingan rakyat terutama dampak pengaturan BBM terhadap ketahanan ekonomi dan juga kemungkinan-kemungkinan terjadi peningkatan inflasi, ujar Satya, siang ini.Menurut dia, pihaknya ragu kalau pemerintah benar akan melakukan pengaturan BBM subsidi mulai awal tahun depan. Komisi VII juga akan kembali membahas rencana tersebut dengan pemerintah pada awal pekan depan.Satya menambahkan pihaknya berharap rencana pemberlakuan pengaturan BBM subsidi bisa diundur agar ada persiapan dari segi infrastruktur penunjangnya yang lebih baik. Pelaksanaannya diharapkan bertahap dan dimulai dengan daerah percontohan. Mengenai waktu pelaksanaannya belum bisa ditentukan menunggu rapat Senin [depan].Pemerintah berencana memulai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai awal tahun depan. Sebelumnya, ada dua opsi yang disiapkan terkait rencana tersebut yakni diberlakukan menyeluruh kepada pengguna mobil pelat hitam, atau hanya untuk kendaraan roda empat yang diproduksi tahun 2005 ke atas. Opsi pun mengerucut pada pembatasan BBM subsidi kemungkinan akan diberlakukan untuk seluruh kendaraan roda empat berpelat hitam di wilayah Jabodetabek.Secara terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institutemenilai rencana pengaturan BBM subsidi tidak akan bisa efektif menghemat anggaran. Alasannya, karena rencana jangkauan yang dari rencana tersebut hanya pada wilayah Jabodetabek sehingga penghematan anggaran yang diperoleh hanya sekitar Rp1,3 triliun.Anggaran subsidi BBM di APBN 2011 juga tetap berpotensi untuk membengkak terkait kemungkinan tren harga minyak 2011 yang akan lebih tinggi daripada US$80 per barel, ujar Pri Agung.Menurut dia, yang langkah yang lebih efektif dalam menghemat anggaran dan sekaligus juga bisa mengantisipasi tingginya harga minyak dengan menaikkan harga BBM. Akan tetapi, tidak perlu langsung ke harga keekonomian, dengan kenaikan sebesar Rp200-Rp300 per liter saja bisa terjadi penghematan sekitar Rp7 triliun-Rp11 triliun. Sebelumnya, Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM subsidi terhadap seluruh pengguna mobil pelat hitam yang pada tahap awal diberlakukan di Jabodetabek dinilai kurang tepat.Nyali pemerintah masih kecil terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Kenapa yang diberlakukan hanya Jabodetabek dulu, tidak langsung diseluruh Tanah Air?, ujar Tulus.Menurut dia, kabar tentang banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang infrastrukturnya belum siap terkait rencana pembatasan BBM subsidi tidak layak menjadi alasan kenapa daerah diluar Jabodetabek tidak ikut serta dalam tahapan awal rencana tersebut. Ketidaksiapannya lebih kepada psikologis pemerintah. DPR juga harusnya lebih punya nyali dalam menanggapi rencana pembatasan ini. Bukan kepada kesiapan infrastrukturnya, kata Tulus.Pada prinsipnya pembatasan subsidi, kata Tulus, harus diberikan kepada kendaraan umum sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi, mekanisme subsidi untuk kendaraan pelat kuning harus dibedakan. Misalnya saja, taksi mewah tidak layak diberikan subsidi. (10)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
