Jalan susun hanya atasi macet 6 bulan

Sekretariat Redaksi
Sekretariat Redaksi - Bisnis.com 09 Desember 2010  |  09:15 WIB

JAKARTA: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta memperkirakan jalan susun ruas jalan Antasari-Blok M sepanjang 5,5 km dan Tanah Abang-Kampung Melayu sekitar 3,5 km hanya efektif mengatasi kemacetan lalu lintas selama 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Ubaidillah mengatakan lalu lintas di kawasan tersebut akan kembali macet setelah 6 bulan hingga 1 tahun sejak jalan susun itu dioperasikan dengan kecenderungan tingkat kemacetannya semakin parah.

Sebab, pembangunan ruas jalan susun Antasari-Blok M dan Tanah Abang-Kampung Melayu justru akan memicu para pemilik kendaraan pribadi menggunakan kendaraannya karena adanya jaminan kelancaran perjalanan.

Tentu kebijakan pembangunan jalan susun bertentangan dengan program Pemprov DKI yang kini gencar disosialisasikan kepada masyarakat agar meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum masal, katanya di Jakarta hari ini.

Dia mengatakan pembangunan jalan susun hanya sedikit menambah ruas dan panjang jalan di Ibu Kota yang terus tertinggl dari pertumbuhan jumlah kendaraan yang kini diperkirakan mencapai 15% per tahun.

Proyek pembangunan jalan susun tersebut, menurut Ubaidillah, dapat ditangguhkan untuk dikonsentrasikan seluruh anggarannya bagi pembangunan sarana transportasi masa dan infrastruktur pendukungnya yang kini jauh lebih mendesak untuk segera diwujudkan.

Sementara itu dihubungi secara terpisah Pengurus Harian Institut Studi Transportasi A. Izzul Waro mengatakan pembangunan jalan susun untuk menjaminan kelancaran laju kendaraan pribadi tidak sejalan dengan sistem transportasi makro yang akan dikembangkan di Jakarta.

Padahal sistem transportasi makro yang sedang dimulai untuk dikembangkan di Jakarta bertujuan untuk mengalihakan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal, katanya.

Pembangunan sistem transportasi makro telah dimulai dengan pembangunan jaringan busway, mass rapid transit dan bekerja sama dengan PT Kereta Api Commuter Jabodetabek merevitalisasi kereta api Jabodetabek.

Selani itu guna menekan penggunaan kendaraan pribadi, Pemprov DKI juga berencana untuk meningkatkan tarif parkir dan pajak kendaraan bermotor, serta pemberlakuan electronic road pricing (jalan berbayar) di sejumlah ruas jalan tertentu di Ibu Kota.

Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal Ahmad Safrudin, semakin banyak kendaraan berhenti dalam keadaan mesin masih hidup akibat kemacetan lalu lintas di kolong jalan susun itu berpotensi membahayakan lingkungan dan manusia serta mahluk hidup di bawahnya.

Polusi dari emisi gas buang kendaraan yang ada dikolong jalan layang, menurut dia, tidak terkena sinar matahasi secara cukup sehingga bertahan lebih lama untuk menimbulkan pencemaran di kawasan tersebut.

Sementara itu Ahli Perencana Kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan pembangunan jalan susun dapat menimbulkan masalah jika tidak terintegrasi dengan pembenahan sistem transportasi masal dan jaringan jalan lain di Ibu Kota.

Pembangunan jalan susun yang tidak sejalan dengan pembangunan transportasi masal dan terintegrasi dengan jaringan jalan yang ada, justru menimbulkan kemacetan baru di ruas jalan lain, terutama di sekitar ujung awal dan akhir jalan layang tersebut, katanya. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top