JAKARTA : Pemerintah dalam sembilan hari telah menerbitkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk kegiatan belanja negara senilai Rp75,5 triliun sehingga tersisa Rp57,5 triliun dana di APBNP 2010 yang belum dapat dicairkan.
Data intranet (situs internal) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada hari ini (9 Desember) mencatat dari Rp1.126,1 triliun anggaran belanja negara di APBNP 2010, yang sudah di-DIPA-kan sebesar Rp1.068,6 triliun.Dengan demikian masih ada anggaran belanja negara sebesar Rp57,5 triliun yang berstatus belum menjadi DIPA. Dari total DIPA Rp1.068,6 triliun tersebut, yang sudah benar-benar dicairkan sebesar Rp556,28 triliun atau 56,01%.Dana tersebut terdistribusi untuk belanja pemerintah pusat Rp343,05 triliun atau 47,59% dari pagu DIPA Rp720,91 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp213,23 triliun atau 78,33% dari pagu Rp272,21 triliun.Dana untuk belanja kementerian/lembaga, sejauh ini anggarannya yang sudah cair sebesar Rp199,86 triliun atau 54,34% dari pagu DIPA Rp367,77 triliun. Sedangkan untuk belanja non K/L sampai periode yang sama sebesar Rp143,19 triliun atau 40,55% dari pagu Rp353,14 triliun.Apabila dilihat dari realisasi anggaran tersebut, terjadi peningkatan yang signifikan jika dibandingkan realisasi belanja negara per 1 Desember yang saat itu ada dana sebesar Rp133 triliun belum ada DIPA-nya.Data intranet Ditjen Perbendaharaan pada saat itu mencatat total anggaran belanja negara yang sudah dibuat DIPA sebesar Rp993,1 triliun dengan realisasi pencairan Rp556,28 triliun atau 56,01%. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp343,05 triliun (47,59%) dan transfer ke daerah senilai Rp213,23 triliun (78,33%).Menanggapi hal tersebut, Ekonom Suistainabilitas Development Indonesia (SDI) Drajad Hari Wibowo menilai hal tersebut sebuah kegagalan penyerapan anggaran yang bisa dikategorikan sebagai penyakit kronis. Kegegalan tersebut tidak terlepas dari kesalahan dalam proses perencanaan anggaran, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan rencana kerja K/L, hingga pembahasan anggaran di DPR.Akibatnya banyak proyek-proyek yang sebenarnya K/L belum siap, tapi sudah dipaksakan agar anggaran tersedia. Jadi tidak sinkron antara kesiapan anggaran dengan kesiapan teknis, SDM dan kelembagaan, ujar dia kepada Bisnis, hari ini.Drajad mengusulkan sejumlah solusi, a.l. perencanaan anggaran harus dirombak total. Untuk itu, Menkeu diharapkan lebih tegas untuk menyoret usulan-usulan proyek yang secara teknis, SDM dan kelembagaan tidak siap.Drajad menyoroti pula kinerja belanja sejumlah K/L, a.l. belanja di Kementerian Pendidikan Nasional yang penyerapannya tinggi, tetapi berpotensi terjadi inefisiensi sehingga patut diwaspadai.Banyak pos belanja pendidikan yg sebenarnya tidak perlu dan biayanya kemahalan, katanya.Selanjutnya, tutur dia, penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan yang rendah mengindikasikan ketidaksiapan aparaturnya karena ketakutan akan terulangnya kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan.Dia menjelaskan Menteri Kesehatan harus merombak jajarannya dan memperbaiki sistem pengadaan alat, sarana dan prasarana kesehatan.Rendahnya (penyerapan anggaran) Kementerian Pertanian tidak lepas dari iklim yang susah diprediksi sehingga berbagai belanja barang dan modal terhambat. Seharusnya Kementan suadh mengantiispasi hal ini ketika membahas APBN-P. Kalau Kementerian Perhubungan, saya agak bingung dengan rendahnya penyerapan tersebut. Tidak ada alasan yang logis, tuturnya.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
