JAKARTA: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan beserta jajarannya dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono diminta meninggalkan ruang sidang Komisi VII DPR RI.
Rapat Kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh yang rencananya membahas soal pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2011, akhirnya diputuskan hanya untuk mengkaji usulan mengenai penambahan kuota BBM bersubsidi 2010.
Sejumlah Anggota Komisi VII DPR mempertanyakan dan menolak kehadiran Pertamina dan BPH Migas dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya.
Cukuplah raker ini dengan Pa Menteri [Darwin Zahedy Saleh] dengan jajarannya saja. Untuk apa Pertamina dan BPH Migas ke sini. Kemarin kan kita sudah bertemu. Kalau mau berkoordinasi, kan bisa dilakukan setelah ke luar dari sini, tutur Soetan Bathoegana dari Fraksi Demokrat.
Menurut dia, baik Pertamina maupun BPH Migas tentunya lebih baik melakukan rutinitas seperti biasa, sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing.
Senada dengan itu, Anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P Dewi Aryani Hilman menilai kehadiran Pertamina dan BPH Migas hanya akan menjatuhkan wibawa Menteri ESDM. Kita ini menghormati Pa Menteri karena dalam raker ini nantinya Pa Menteri akan dikritik kinerjanya di sektor ESDM. Kalau BPH Migas dan Pertamina ada di ruangan ini, maka dapat menjatuhkan wibawa Pak Menteri, ujar dia.
Atas pertimbangan itu, lanjut Dewi, Komisi VII DPR dengan hormat meminta Pertamina dan BPH Migas untuk meninggalkan ruangan sebelum raker dimulai.
Untuk mengakomodasi masukan dan keingingan para anggota, Ketua Komisi VII DPR RI Teuku Riefky Harsya akhirnya memutuskan agar seluruh direksi Pertamina dan BPH Migas meninggalkan ruangan sidang.
Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Pertamina dan BPH Migas untuk meninggalkan ruangan, tutur Riefky.
Sementara itu, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh mengusulkan agar Komisi VII mengagendakan secara khusus pembahasan mengenai mekanisme penafsiran BBM bersubsidi 2011, termasuk upaya pengendalian penyalurannya.
Izinkan kami mengingatkan kembali, terkait dangan undangan yang kami terima bahwa agenda utama kita adalah agenda pengawasan. Namun, tanpa mengurangi arti penting dari pengawasan sektor ESDM secara keseluruhan, kami ingin mengusulkan agar kiranya kita mengkonsentrasikan tentang pengembalian subsidi anggran 2010. Untuk 2011, kami mohon diagendakan secara tersendiri, tutur dia.
Selain mengajukan penundaan, Darwin juga mengusulkan agar pembahasan mengenai mekanisme dan penghematan BBM bersubsidi 2011 dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum.
Agar kami bisa berkonsentrasi menerima masukan dan kritikan terkait proposal yang sudah diajukan, kiranya rapat itu bisa dilakukan secara tertutup, karena ini bentuk kesungguhan kami untuk menyiapkan mekanisme yang sebaik-baiknya,, ujar Darwin.
DPR akhirnya mengagendakan pembahasan mengenai mekanisme penghematan BBM bersubsidi 2011 dilakukan pada Senin 13 Desember 2010.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
