Banyak perusahaan abaikan jamsostek

MEDAN: PT Jamsostek (Persero) menilai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) terlalu ringan di tengah masih banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan amanat UU No 3 tahun 1992.
Ria Indhryani
Ria Indhryani - Bisnis.com 09 Desember 2010  |  07:48 WIB

MEDAN: PT Jamsostek (Persero) menilai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek) terlalu ringan di tengah masih banyaknya perusahaan yang tidak menjalankan amanat UU No 3 tahun 1992.

Kepala Kantor Wilayah I PT Jamsostek (Persero) Herry Herland S mengatakan masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan program jamsostek sebagaimana diamanatkan UU No 3 tahun 1992 tentang Program Jamsostek."Sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan yang melanggar sebagaimana terjadi pada dua kasus pelanggaran jamsostek yang telah divonis di Pengadilan Negeri Medan, tergolong ringan," ujarnya, hari ini.Padahal, menurut Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga, jamsostek bukanlah sekadar amanah undang undang tetapi dalam konteks luas keselamatan dan kesejateraan tenaga kerja merupakan hak azasi bagi setiap pekerja yang harus dipenuhi."Kami mengharapkan dukungan pemerintah untuk senantiasa mendorong perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program jamsostek tanpa kecuali," katanya.Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mathias Tambing menilai pemerintah belum dapat bertindak tegas pada perusahaan yang melanggar ketentuan dasar ketenagakerjaan, terutama pemberian perlindungan jamsostek.Padahal, selama bertahun-tahun masalah itu terus terjadi, meski ada penyidikan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil). Namun, hasil akhirnya banyak yang tidak dapat dibuktikan bersalah, meski pengusaha melanggar ketentuan dasar ketenagakerjaan tentang jamsostek.Pelanggaran diajukan ke pengadilan tetapi pada akhirnya hanya sedikit kasus yang divonis bermasalah."Upaya dari pemerintah, aparat kepolisian dan kejaksaan seharusnya dibuktikan dengan menegakkan hukum, khususnya pelanggaran terhadap UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No.3/1992 tentang Jamsostek," kata Mathias. Data Kemenakertrans 2009 menunjukkan dari 115 surat perintah dinilai penyidikan (SPDP) untuk kasus pelanggaran ketenagakerjaan dari sejumlah perusahaan yang diajukan PPNS Ketenagakerjaan selama 2008-2009 ternyata hanya dua kasus yang divonis. (mfm)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top