BOGOR: Indonesia Malaysia mempersiapkan diri untuk membawa masalah penerapan European Union (EU) directive yang dilakukan oleh negara-negara Eropa ke World Trade Organization, jika peraturan itu terbukti mendiskriminasikan produk minyak sawit dari kedua negara.
"Kami [Indonesia-Malaysia] sedang dalam posisi wait and see terkait dengan penerapan EU directive pada 5 Desember ini. Pemerintah mengambil posisi akan mempermasalahkan dan membawa ke WTO, jika peraturan itu terbukti merupakan bentuk proteksi baru negara-negara Eropa terhadap jenis minyak nabati di luar sawit," tegas Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi di Bogor hari ini.
EU directive adalah peraturan mengenai target kewajiban penggunaan biofuel sebesar 10% oleh 27 negara yang tergabung dalam Uni Eropa pada 2020. Pada 2010, target kewajiban penggunaan biofuel ditetapkan sebesar 5,57%. Pada sistem EU directive ini tidak memasukan CPO sebagai bahan baku biofuel, seperti jenis minyak nabati lainnya. Dikeluarkannya CPO sebagai bahan baku biofuel karena komoditas ini diproduksi dari hasil deforestasi hutan.
Bayu menegaskan pada saat melakukan pertemuan dengan Komisi Eropa di Brussel pada pertengahan bulan lalu, perwakilan Indonesia dan Malaysia telah menyampaikan posisi dua negara terkait dengan EU directive itu. Pada waktu itu perwakilan dua negara bertemu dengan Jane Potocnik dari Komisi Lingkungan Uni Eropa, Connie Hedegaar dari Komisi Climate Action, Guntter Oettinger dari Komisi Energi, Nirj Deva dari Komite Pembangunan, dan Ketua Komite pengembangan tanaman, Paolo de Castro.
Wamentan membantah jika CPO dianggap telah merusak lingkungan. Dia menjelaskan sawit memiliki produktivitas paling tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman nabati lainnya. Menurut dia, produktivitas sawit mencapai 3,74 ton per hektare jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, seperti kedelai yang hanya 0,38 ton per hektare. Sementara dari sisi penggunaan lahan sawit di seluruh dunia, kata Bayu, lebih sedikit hanya 11 juta hektare, jauh lebih rendah dibandingkan lahan kedelai yang total mencapai 92,62 juta hektare.
Ketua Komisi Minyak Sawit Indonesia (KMSI) Rosediana Suharto menyatakan dari hasil diskusi antara Indonesia dan Malaysia disepakati untuk membawa masalah EU directive ini ke WTO. "Namun demikian, hal itu masih menunggu penerapannya di Eropa. Protes yang akan dilancarkan ke WTO ini nantinya yang menjadi leader-nya di WTO adalah Kementerian Perdagangan," ungkapnya.(bas)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
