Ketua Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aria Bima mengatakan dana investasi untuk revitalisasi industri gula di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN) sebesar Rp8,5 triliun, sedangkan biaya untuk peningkatan produksi dan pembangunan pabrik gula baru swasta sekitar Rp17 triliun.
Karena keuangan pemerintah terbatas, maka peran swasta semakin penting, katanya dalam rapat kerja Panja Swasembada Gula Komisi VI DPR dengan empat menteri yakni Menteri Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Menteri Pertanian Suswono, hari ini.
Pentingnya peran swasta dalam berinvestasi untuk mendukung tercapainya swasembada gula di 2014 ini menjadi salah satu dari tiga rekomendasi utama yang diajukan Panja Swasembada Gula Komisi VI DPR kepada pemerintah.
Dua rekomendasi lainnya yang dibacakan Aria Bima dihadapan ke-4 menteri tersebut yakni pertama, diperlukan pelembagaan koordinasi dengan payung hukum yang kuat, yang dapat memberikan arahan dan komando pada pihak yang terlibat dala pengembangan swasembada gula, agar berbagai kebijakan strategi dan program di berbagai dimensi mengarah pada arah yang sama.
Kedua, luasnya aspek yang terkait dengan swasembada gula menuntut pula perencanaan pengembangan industri yang komprehensif, terintegrasi dan berjangka panjang. Oleh karena itu, kata Aria, swasembada gula perlu diletakkan dalam konteks pengembangan industri yang lebih luas, yaitu industri nasional berbasis tebu.
Mengingat kompleksitas masalah yang terkait dengan swasembada gula yang melibatkan berbagai lembaga, kementerian dan pemangku kepentingan lain, maka koordinasi merupakan hal yang sangat penting, ujarnya.
Menurut Aria, berbagai sumber menilai tidak berhasilnya swasembada gula disebabkan oleh berbagai faktor antara lain, kurangnya koordinasi antar berbagai lembaga/kementerian yang tidak menuju pada arah sasaran yang sama. Selain itu, adanya kesimpang siuran data/neraca gula secara nasional yang diterbitkan oleh berbagai sumber, yang mengakibatkan lahirnya berbagai kebijakan yang saling melemahkan dalam memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan tujuam swasembada gula.
Faktor lainnya yakni tidak adanya lembaga yang secara khusus dan bertanggung jawab menangani industri gula dalam negeri secara menyeluruh. Serta, belum jelasnya kebijakan, strategi dan program yang komprehensif, khususnya mengenai pengembangan industri nasional berbasis tebu.
Program swasembada gula sudah beberapa kali dicanangkan oleh pemerintah. Swasembada gula nasional yang dicanangkan sejak 2002 untuk pencapaian 2007, ditunda lagi menjadi 2008, selanjutnya dijadwalkan ulang untuk pencapaian swasembada pada 2009. Meskipun demikian, rencana swasembada tersebut juga tidak tercapai. Terakhir, program swasembada gula menjadi bagian dari program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, dengan target swasembada gula nasional direalisasikan pada 2014.
Menurut perhitungan proyeksi swasembada gula dari pemerintah, dengan asumsi kebutuhan gula konsumsi rumah tangga meningkat 1,83% per tahun dan gula industri 5% per tahun, maka pada 2014 dibutuhkan 2,956 juta ton gula konsumsi rumah tangga (GKP) dan 2,744 juta ton gula kebutuhan industri. Sehingga volume total dalam rangka swasembada gula adalah 5,7 juta ton.
Untuk mencapai target GKP swasembada 2014 sebesar 2,956 juta ton itu, tingkat produksi GKP dari BUMN masih dapat dikembangkan sehingga mencapai 2,275 juta ton, sedangkan produsen swasta mencapai 1,2 juta ton, sehingga totalnya 3,494 juta ton, paparnya. Dengan demikian, kata Aria, diperhitungkan pada 2014 akan diperoleh surplus sebesar 538.000 ton atau sekitar 18% di atas total kebutuhan.
Dari sisi on farm, kata Aria, saat ini dihadapkan pada kesulitan untuk mencari lahan baru atau bahkan mempertahankan lahan yang sudah ada. Untuk pencapaian swasembada di 2014, dibutuhkan setidaknya 360.000 hektar (nett) lahan baru.
Belum jelas lokasi dan kesiapan infrastrukturnya, jalan, irigasi, tenaga listrik dan tenaga kerja. Yang diindikasikan baru siap sekitar 140.000 hektar antara lain sebesar 30.000 hektar di Lampung, 80.000 hektar di Jawa dan 20.000 hektar di Sumatera Selatan, sehingga masih ada 220.000 hektar lahan yang belum jelas, paparnya.
Terkait masalah swasembada gula ini, Menperin M.S Hidayat menegaskan hampir seluruh rekomendasi Panja Swasembada Gula dinyatakan positif, dimana hal-hal tersebut merupakan faktor yang akan mendorong berhasilnya swasembada gula.
Saya berharap pada paruh pertama 2011, lahan sekitar 300.000 hektar itu sudah dialokasikan demi kepentingan industri gula berbasis tebu, kalau itu tidak ada maka swasembada di 2014 tidak akan tercapai. Ada lahan 200.000 hektar di Papua, sisanya di Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Khusus untuk Papua, perlu ada penyikapan fiskal tax holiday karena disana tidak ada infrastruktur, swasta akan mau ikut disana kalau ada tax holiday, jelasnya. (msw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
