Bulog perlu dapat monopoli impor

JAKARTA : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasikan Badan Urusan Logistik (Bulog)menjadi buffer stockiest gula nasional dengan memberikan dukungan kepada Perum tersebut sebagai satu-satunya pemegang importir terdaftar (IT) untuk komoditas tersebut.
manda | 08 Desember 2010 10:10 WIB

JAKARTA : Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merekomendasikan Badan Urusan Logistik (Bulog)menjadi buffer stockiest gula nasional dengan memberikan dukungan kepada Perum tersebut sebagai satu-satunya pemegang importir terdaftar (IT) untuk komoditas tersebut. Hal itu diusulkan seiring liarnya harga gula di pasaran karena pemerintah tidak mempunyai sarana yang efektif untuk melakukan intervensi dalam menciptakan stabilisasi harga gula di tingkat konsumen. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang diberi tugas sebagai buffer stockist.

Tata niaga gula yang ada sekarang tidak memberikan dukungan terhadap kestabilan harga. Ini terlihat dari kondisi saat ini, ketika gula di tingkat konsumen mencapai Rp12.000 per kg. Untuk itu diperlukan lembaga yang diberi tugas sebagai buffer stockiest gula nasional dengan memberi dukungan kepada Bulog, kata Ketua Panitia Kerja (Panja) Swasembada Gula Komisi VI DPR, Aria Bima, dalam rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar, Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, dan Menteri Pertanian Suswono, hari ini.

Menurut Aria, pemberian izin eksklusif kepada Bulog sebagai importir tunggal gula dinilai tepat mengingat Perum tersebut memiliki tanggung jawab pelayanan publik, selain mencari profit.

Hal ini berbeda dari BUMN gula seperti PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berorientasi murni mencari laba. Dengan dialihkannya kewenangan impor gula ke Bulog, Aria berharap PTPN dapat berfokus memaksimalkan kinerja pada peningkatan industri gula nasional.

Menanggapi hal tersebut, Mustafa menyambut baik rekomendasi DPR. Menurut Mustafa--yang pernah menjabat sebagai Kepala Bulogada dua skema alternatif dalam pembentukan Bulog sebagai buffer stockiest gula nasional, dimana kedua skema ini akan didalami dan dibahas lebih lanjut.

Skema pertama, kalau memang tidak terlalu besar stok yang dibutuhkan barangkali bisa didapatkan dukungan fasilitas komersial, tapi kalau buffer stok yang diharapkan seperti halnya beras,tentunya kita harapkan dukungan dari APBN. Yang jelas peran Bulog untuk bertindak sebagai penjaga kestabilan harga gula, tepat sekali, seperti halnya dalam beras, ujarnya.

Mustafa menilai Bulog memiliki pengalaman, fasilitas infrastruktur dan sumber daya yang cukup kuat untuk menjadi buffer stockiest. Apabila Bulog ke depannya menjadi penjaga kestabilan harga gula, kata Mustafa, Perum ini harus konsisten dan dapat mengendalikan tata niaga komoditas ini.

Nanti ada penataan untuk tata niaga, misalnya PTPN, mereka dibebaskan dengan tugas impor. Untuk distributor-distributor gula nanti kita kaji, pengusaha-pengusaha gula yang selama ini sudah banyak berkiprah akan diikutkan dalam format baru tersebut, tuturnya.

Bila ada kebijakan yang tegas, kata Mustofa, Bulog diyakini berani melakukan investasi terkait hal ini. Adapun bank pemerintah, tegas Mustafa, mau memberikan pembiayaan jika ada kebijakan tegas soal penunjukan Bulog.

Dia mengakui, kinerja BUMN produsen gula belum maksimal. Dimisalkan oleh Mustafa, rata-rata tingkat rendemen BUMN gula baru di kisaran 6,8% sementara swasta 9,78%. Di sisi lain, BUMN gula hanya mampu menyumbang 54% produksi gula nasional, padahal kapasitas produksinya mencapai 147.000 ton cane per day atau 71% kapasitas nasional.

"Mereka (PTPN) harus fokus ke tugas produksi, kembali pada core bisnis memproduksi gula sehingga lebih fokus," tegasnya.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengingatkan, penetapan Bulog sebagai penjaga persediaan cadangan gula nasional akan berdampak langsung pada APBN. "Seperti beras, kita harus mendalami dulu," ujar Mari.

Aria menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan dari segi anggaran. Terlebih, Menteri BUMN telah menyatakan kesiapan dari sinergi bank pemerintah untuk program ini.

Investasi pabrik gula

Dalam kesempatan yang sama, M.S Hidayat menegaskan terkait kebutuhan investasi sebesar Rp17 triliun untuk peningkatan dan pembangunan pabrik gula baru, saat ini sudah ada 35 perusahaaan sudah mengajukan rencana pembangunan pabrik gula.

Tetap harus diseleksi kembali kapasitas tetapi semua menghendaki adanya alokasi lahan. Ini yang membuat mogok, jadi kalau alokasi lahan dapat, mereka akan membuat bisnis plan. Saya berharap paruh pertama tahun depan sudah definitive untuk penyediaan lahan, jelas Hidayat.

Sebelumnya, Panja Swasembada Gula Komisi VI DPR menyatakan dibutuhkan dana investasi sebesar Rp17 triliun untuk peningkatan produksi dan pembangunan pabrik gula baru swasta. Adapun dana investasi untuk revitalisasi industri gula di lingkungan BUMN mencapai Rp8,5 triliun.

Dana kredit yang banyak tidak terserap di bank BUMN, terutama BRI, ini menjadi sumber pendanaan yang bagus untuk revitalisasi industri gula [penambahan pabrik baru]. Mungkin nanti ada fasilitas kredit, dipelajari untuk diberi subsidi bunga kalau memang diperlukan. Investasi Rp8,5 triliun itu untuk revitalisasi industri [perbaikan dan peningkatan kinerja pabrik gula BUMN], kata Mustafa.

Dari sisi on farm, kata Mustafa, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dapat menjadi solusi pendanaan revitalisasi gula, khususnya perluasan dan peningkatan pasokan tanaman tebu oleh petani . Saat ini, Kementerian BUMN tengah menyiapkan pola kerjasama pembinaan petani tebu dengan Bank BRI untuk memacu pemanfaatan fasilitas kredit tersebut.

Di sisi lain, Mustafa berharap payung hukum terkait swasembada gula diharapkan dapat diterbitkan pemerintah pada tahun depan. Hal ini, kata Mustafa, akan dilakukan koordinasi di bawah komando Menko Perekonomian untuk mengevaluasi dan mendalami rekomendasi Panja Swasembada Gula.

Nanti akan keluar semacam action plan interdep dalam koordinasi Menko Perekonomian, dituangkan dalam rencana kerja yang terukur, entah itu dalam bentuk matrix atau lainnya, tutup Mustafa.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup