Faktor SDM tekan penyerapan dana otsus

JAKARTA: Penyerapan dana otonomi khusus (otsus) yang belum maksimal ditengarai karena kurangnya pendidikan dan pelatihan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat kepada SDM di daerah.Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan ketidaksiapan daerah mengelola
News Editor | 07 Desember 2010 12:10 WIB

JAKARTA: Penyerapan dana otonomi khusus (otsus) yang belum maksimal ditengarai karena kurangnya pendidikan dan pelatihan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat kepada SDM di daerah.Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan ketidaksiapan daerah mengelola bantuan dana dalam jumlah yang cukup besar menyebabkan rawannya terjadi korupsi dan pemborosan dana otsus."Uang triliunan turun datang dari pemerintah pusat, di daerah belum siap. Tahun 2002 hingga 2006 pertengahan, itu saya harus akui terjadi ruang yang besar sekali untuk penyalahgunaan korupsi," katanya dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR kemarin.Untuk itu, lanjutnya, Papua berkomitmen mengambil langkah besar untuk tata kelola keuangan yang baik sejak empat tahun terakhir. Untuk pengadaan misalnya, pihaknya sudah melakukan e-procurement yang diklaim bisa menghemat 20% bocornya anggaran yang disebabkan mark up harga saat pelelangan."20% dari Rp1 triliun saja sudah besar. Dari situ kita bisa hemat Rp200 miliar. Rp200 miliar ini yang kita turunkan ke kampung-kampung. Selain itu, sistem pengendalian internal di kami sendiri juga harus betul-betul bagus," katanya.Barnabas mengatakan mekanisme otsus sendiri mewajibkan Papua melapor hasil penyerapannya kepada pemerintah pusat setiap 3 bulan. Jika tidak, dana otsus untuk 3 bulan ke depan tidak bisa dicairkan. Adapun laporan keuangannya harus sesuai standar pembukuan pemerintah pusat. "Kami akan didik agar dana ini bisa dikelola dengan baik," janjinya.Selama 2002-2010, Provinsi Papua telah menerima dana otsus sejumlah Rp21,4 triliun, dengan rincian tahun 2002 sebesar Rp1,382 triliun, 2003 Rp1,527 triliun, 2004 Rp1,642 triliun, 2005 Rp1,775 triliun, 2006 Rp2,913 triliun, 2007 Rp3,295 triliun, 2008 Rp3,590 triliun, 2009 Rp2,609 triliun dan 2010 Rp2,694 triliun. Penurunan terjadi di 2009 karena pembagian alokasi dengan Provinsi Papua Barat yang menerima porsi 30% dari total alokasi dana otsus Papua.Sedangkan berdasarkan data penyerapan otsus tahun 2006-2010 belum ada yang mencapai 100%. Berdasarkan data, penyerapan dana tahun 2006 sebesar 83,21%, selanjutnya 2007 92,41% 2008 92,45%, 2009 82,94% dan 2010 sekitar 70% lebih."Saat diaudit BPK, kami mendapat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 3 tahun berturut-turut. Artinya anggaran yang besar tapi pengelolaannya masih WDP. Kami harapkan tahun ini mudah-mudahan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)," katanya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf juga mengatakan hal senada. Provinsi Aceh sebagai provinsi yang juga menerima dana otsus juga mengharapkan pembinaan capacity building dari pemerintah pusat. "Aparatur kita masih perlu dibina. Perlu capacity building. Selama ini kita sudah lakukan sendiri baik outsource termasuk dari UNDP, tapi kita perlu bantuan dari pusat," katanya.Untuk otsus Aceh sendiri tahun 2010 sebesar Rp3,8 triliun, hingga 30 November realisasi keuangan baru mencapai 79,30% sementara realisasi fisik mencapai 87,2%. (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top