Manajemen beras Bulog dituding kurang optimal

- Bisnis.com 07 Desember 2010  |  07:41 WIB

JAKARTA :DPR mengritik manajemen pengadaan beras oleh Perusahaan Umum Bulog yang dinilai kurang optimal menyusul penyerapan beras per 3 Desember baru 1.890 juta ton atau jauh di bawah angka produksi beras nasional yang mencapai 41.396 juta ton.

Ecky Awal Mucharam, Anggota Badan Anggaran DPR, menuturkan rendahnya penyerapan beras oleh Bulog tersebut mengindikasikan peran tengkulak lebih besar dalam menyerap beras milik petani. Hal tersebut yang menimbulkan pertanyaan besar terkait kemampuan Bulog dalam menjalankan manajemen perberasan nasional.

"Penyerapan rendah sementara produksi cukup besar itu kan indikasi peran tengkulak itu. Lalu siapa yang memperoleh sisanya. Baik lah para pedagang, tapi pada kenyataannya para pedagang juga kan masih melihat kemampuan Bulog dalam mempertahankan supaya stok itu aman," ujar dia usai rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan jajaran Kementerian Keuangan dan Perum Bulog, Senin malam.

Menurutnya, saat cadangan beras Bulog dalam posisi rendah, secara psikologis akan menimbulkan kenaikan harga beras. Artinya, peran Bulog sebagai pengatur harga telah tergantikan oleh para tengkulak yang mendominasi kepemilikan beras. "Maka harga telah dikuasai oleh para tengkulak, mereka yang bermain."

Sebenarnya, lanjut Ecky kalau persoalan rendahnya penyerapan karena soal rendeman. kenapa tidak batasnya diturunkan. Padahal para tengkulak juga tetap berani membeli meski tingkat kadar airnya cukup tinggi. Karenanya, Ecky mengindikasi adanya permainan para tengkulak dalam penentuan harga beras yang tinggi di pasar.

"Rekanan Bulog itu adalah para tengkulak, bukan petani. (Beras) Jadi mahal harganya," tuding Ecky. Dengan mahalnya harga beras, terang Ecky, Bulog akan lebih memilih untuk melakukan impor karena ternyata lebih menguntungkan secara keuangan. Toh, Bulog selaku Perum juga bertugas untuk mencari profit. Di sinilah kemudian terjadi yang namanya conflict of interest," tuturnya.

Bulog mencatat sampai dengan 3 Desember jumlah stok beras digudangnya sebesar 842.370 ton dengan jumlah pasokan rata-rata per hari selama November mencapai 3.006 ton. Pasokan tersebut relatif normal dengan rata-rata pengeluaran pada kisaran Rp2.800 sampai Rp2.900 ton per hari. Dominasi pasokan beras berasal dari Jawa Tengah sebesar 30,49%, Jawa Barat, a.l. Cirebon 25,79% dan Karawang 20,08%.

Untuk mengatasi tingginya harga beras, Rapat kerja Badan Anggaran DPR menyetujui pencairan anggaran subsidi dalam bentuk program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang ke-13 pada 2010 sebesar Rp1,22 triliun.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo mengatakan selain dapat menekan harga beras, penambahan Raskin tersebut diharapkan juga dapat mengendalikan inflasi pada kisaran yang terjaga. " Waktu itu kita juga lakukan percepatan penyaluran raskin pada Agustus sampai dengan September untuk menekan inflasi,"katanya.

Sampai dengan 3 Desember realisasi penyaluran raskin telah mencapai 2.797 juta ton dari target 2,972 juta ton. Untuk anggarannya, realisasi pembayaran raskin baru sebesar Rp10,23 triliun atau sekitar 73,48% dari total pagu Rp13,92 triliun. "Tapi kalau realisasi fisiknya sudah mencapai 91%."

Selain penyaluran Raskin ke-13, Agus mengatakan untuk menekan harga pangan, pemerintah juga menggelar operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah. Sampai dengan awal Desember ini penyalurannya sudah mencapai 18.187 ton. Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan operasi pasar telah berhasil menurunkan harga beras. Untuk itu, Bulog akan menyedikan beras berapapun yang dibutuhkan untuk melakukan operasi pasar mengingat jumlah stok yang ada masih sangat mencukupi.

"Sampai akhir tahun kita harapkan stok beras kita mencapa 1,5 juta ton," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top