SURABAYA: Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mewaspadai empat risiko dalam merumuskan strategi pengembangan ekonomi pada tahun depan.
Pengajar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Anggito Abimanyu mengatakan empat risiko tersebut adalah bencana, ketersediaan kebutuhan pokok yang terbatas dan berharga tinggi, pasokan dan cadangan sumber energi yang kurang memadai, dan tingginya arus modal."Faktor bencana jelas sekali harus diwaspadai karena bisa mengganggu proses pembangunan infrastruktur serta kestabilan ekonomi di setiap daerah, karena itu perluasan cakupan jaminan asuransi pada aset pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan," kata Anggito saat menghadiri seminar nasional Economic Outlook 2011 yang diselenggarakan Bank Indonesia dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Surabaya hari ini.Anggito menambahkan ketersediaan bahan pokok yang murah juga tampak belum dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah mengingat harga beras di Indonesia, misalnya, merupakan yang tertinggi di dunia.Hal yang sama, lanjut dia, juga terjadi di sektor energi, dengan salah satu indikator belum memadainya pasokan istrik untuk memenuhi semua kebutuhan nasional dan makin menipisnya cadangan sumber energi.Tingginya perputaran modal, lanjutnya, harus diwaspadai karena hingga kini berkah fiskal yang sedang dialami Indonesia sekarang belum dimanfaatkan untuk membangun industri nasional yang mandiri.Apalagi, tambahnya, industri manufaktur dalam negeri masih tergantung terhadap impor bahan baku dari asing sehingga jika kondisi ini terus dibiarkan berpotensi menyebabkan terjadinya deindustrialisasi."Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat memadai, sayangnya kebijakan dalam pengelolaannya buruk," katanya.Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan Jatim siap menyongsong tahun 2011 dengan tetap mengutamakan strategi ekonomi yang pro job, pro poor dan pro growth.Pemprov Jatim akan terus mengoptimalkan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, yang pada 2010 memberi kontribusi 32,74% terhadap pengurangan kemiskinan nasional atau mengentaskan 493.300 warga miskin."Sekitar 4,2 juta UMKM juga menjadi perhatian kita mengingat baru 30% dari mereka yang bisa mengakses kredit perbankan padahal sumbangannya terhadap PDRB Jatim mencapai 53,4%, makanya saya berharap suku bunga kredit dari bank untuk mereka (UMKM) bisa diturunkan," tegasnya.Mengenai masih tingginya harga bahan pokok seperti beras, dia menilai sebenarnya hal itu bisa menjadi berkah bagi petani, namun sayangnya hal itu lebih banyak dinikmati oleh tengkulak. "Saya menyayangkan kebijakan Bulog Jatim yang hingga kini tetap membeli beras dalam bentuk jadi dan enggan membelinya dalam bentuk gabah basah dari petani," ujarnya.Pada tahun ini, kata Gubernur, Jatim mengalami swasembada hampir pada semua jenis kebutuhan pangan seperti beras kelebihan stock 4,1 juta ton dan daging 73 ribu ton dan hanya kedelai yang harus tetap impor hingga 79 ribu ton. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
