95% APBD Papua masih dari APBN
JAKARTA: Kendati otonomi daerah telah diberlakukan, ketergantungan Pemerintah Daerah Papua terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, terutama dari sisi anggaran yang sekitar 95% berasal dari transfer daerah."Ketergantungan dari APBN, kita [Papua]
JAKARTA: Kendati otonomi daerah telah diberlakukan, ketergantungan Pemerintah Daerah Papua terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, terutama dari sisi anggaran yang sekitar 95% berasal dari transfer daerah."Ketergantungan dari APBN, kita [Papua] masih cukup besar, sebanyak 95% [APBD] dari APBN dan 5% yang murni dari pendapatan asil daerah [PAD]," ujar Gubernur Papua Barnabas Suebu dalam rapat kerja dengan pemerintah dan Badan Anggaran DPR, hari ini.Menurutnya, pada 2012 diperkirakan bantuan nasional akan mengalami penurunan drastis. Sementara itu, penurunan drastis transfer daerah berikutnya diyakini akan terjadi pada 2026.Oleh karena itu, lanjut dia, Pemda Papua tengah memikirkan cara agar tingkat ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat dapat dikurangi. Salah satunya dengan mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam setempat yang cukup besar, a.l. emas."Kita juga akan coba bangun hidro power dan diharapkan bisa menambah PAD sampai Rp2 triliun," ujarnya.Kendati otonomi daerah telah diberlakukan, ketergantungan Pemerintah Daerah Papua terhadap pemerintah pusat masih cukup besar, terutama dari sisi anggaran yang sekitar 95% berasal dari transfer daerah.Barnabas mengungkapkan PAD Papua saat ini belum mencapai Rp500 miliar, masih jauh dari target yang diharapkan. Namun ke depannya, dia meyakini pada 2012 PAD Papua melesat menjadi sekitar Rp10 triliun."Target kita sebelum 2021 ini sudah sebesar Rp10 triliun karena itu kita harus kerja keras, sehingga ketergantungan terhadap APBN sangat berkurang," terangnya.Barnabas menambahkan salah satu sumber anggaran Pemda Papua saat ini berasal dana otonomi khusus (Otsus). Pada 2010, Papua mendapatkan anggaran Otsus sebesar Rp2,6 triliun sehingga total dan Otsus sejak 2002 sampai sekarang mencapai Rp21,4 triliun."Sesuai dengan UU, anggaran otonomi khusus dana untuk kesejahteraan masyarakat, yakni lebih difokuskan ke pendidikan dan kesehatan," jelasnya.Barnabas mengklaim anggaran dana otonomi khusus ini telah berdampak kepada penurunan angka kemiskinan. Hal itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan angka kemiskinan pada 2009 turun menjadi 37,08%, dari sebelumnya 40,73% pada 2007. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
