JAKARTA: Usulan pagu anggaran bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) untuk 15 sektor manufaktur nasional pada 2011 sebesar Rp1,157 triliun, melorot 24,4% dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun ini yakni Rp1,53 triliun.
Kepala Badan Pengkajian Iklim, Usaha dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Arryanto Sagala mengakui usulan pagu anggaran BMDTP untuk kebutuhan tahun depan lebih rendah dibandingkan dengan tahun ini, karena daya serap industri sepanjang 2010 yang lebih rendah.
Usulan Rp1,157 triliun ini untuk alokasi 15 sektor. Pagu anggaran yang diajukan untuk BMDTP 2011 terjadi perubahan. Ada beberapa sektor yang sebelumnya tidak diajukan di 2010, kami ajukan untuk tahun depan, katanya, hari ini.
Sektor-sektor baru yang menikmati fasilitas BMDTP pada 2011 adalah, kabel serat optik, tinta khusus (toner), peralatan listrik, kereta api, brass coated steel cord, dan resin sintetis. Sedangkan, industri yang tetap mendapat alokasi di 2011 adalah peralatan telekomunikasi, elektronika, alat berat, sorbitol, karpet, pembuatan ballpoint, dan kemasan plastik serta komponen kendaraan bermotor.
Untuk pesawat terbang tidak lagi dimasukkan karena selama 2010 serapannya juga sulit dilakukan. Pada 2010, sektor ini mendapat Rp 160,17 miliar, realisasinya sekitar Rp 2,6%. Untuk sektor kapal, anggaran BMDTP diperluas untuk pembuatan dan perbaikan kapal, tukas Arryanto.
Ke-15 sektor yang diusulkan mendapat fasilitas BMDTP pada tahun depan yakni kabel serat optik (Rp21,4 miliar), peralatan telekomunikasi (Rp25,8 miliar), tinta khusus toner (Rp1,35 miliar), elektronika (Rp50 miliar), alat berat (Rp229,87 miliar), peralatan listrik (Rp13,78 miliar), komponen kendaraan bermotor (Rp424,54 miliar), kereta api (Rp24,77 miliar), dan pembuatan dan perbaikan kapal (Rp80,17 miliar), sorbitol (Rp1,54 miliar). Selain itu, karpet (Rp 36,23 miliar), pembuatan ballpoint (Rp3,52 miliar), brass coated steel cord (Rp16,49 miliar), kemasan plastik (Rp197,07 miliar) dan resin sintetis (Rp30,93 miliar).
Sesuai laporan Bea dan Cukai, Kemenperin mencatat realisasi pemanfaatan BMDTP untuk 14 sektor industri hingga posisi 26 November, baru mencapai 26,79% atau setara Rp 178,86 miliar dari total BMDTP yang dialokasikan (sesuai SK Menteri Keuangan) yakni Rp 667,57 miliar. Adapun total pagu anggaran BMDTP untuk 14 sektor manufaktur nasional sepanjang 2010 sebesar Rp 1,530 triliun
Arryanto menuturkan sesuai data sementara yang dilaporkan Bea dan Cukai, realisasi penyerapan BMDTP oleh ke-14 sektor industri baru sebesar 26,79% atau Rp178,86 miliar, dengan 129 surat keterangan verifikasi awal (SKVA).
Dia menjelaskan angka tersebut belum mencerminkan realisasi pemanfaatan fasilitas BMDTP karena masih saja ada pelaku usaha yang belum menyampaikan laporan. Selain itu, kata Arryanto, jenis bahan yang diajukan pelaku usaha untuk mendapat fasilitas BMDTP juga kemungkinan tidak sesuai data nomor harmonized system (HS) di Bea dan Cukai.
Karena itu, berdasarkan pengalaman, untuk 2011 nanti akan diperluas definisi-definisi nomor HS-nya. Sebab, selama ini ada yang ditolak Bea dan Cukai karena definisi barang yang diajukan tidak sesuai dengan definisi nomor HS di Bea dan Cukai, kata Aryanto.
Dimisalkan oleh Arryanto, pengajuan impor untuk karung plastik yang ditolak karena berbeda dengan HS yang terdaftar.
Plastik merupakan salah satu sektor dengan alokasi BMDTP yang terbesar 2010 yakni Rp 101,71 miliar dari pagu yang dianggarkan sebesar Rp150, 5 miliar. Tapi, serapannya masih rendah yakni 10,7%. Selain itu, juga disebabkan banyak industri yang menggunakan produk asal China karena tarif bea masuk sudah 0%, kata papar Aryanto.
Penyerapan terbesar BMDTP dicatat oleh industri sorbitol atau bahan pemanis buatan (67,57%), disusul karpet (50,82%), kawat ban (47,63%), kendaraan bermotor (44,46%), telekomunikasi (43,41%) dan kabel (38,98%). Adapun sektor industri yang mencatat penyerapan terendah BMDTP yakni PLTU (0%), pesawat terbang (2,6%), plastik (10,70%), kapal (23,64%), ballpoint (28,38%) dan alat besar (32%).
Kendala penyerapan yang rendah sejak 2009 adalah PMK yang baru dikeluarkan pada Juli. Pada tahun ini, PMK turun sejak awal tahun, tapi dari industri PLTU misalnya, realisasi rendah karena banyak membeli barang lokal dan banyak kontraktornya dari asing mengingat tender harus terbuka.
Di hubungi terpisah, Direktur Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan Kemenperin Soerjono menambahkan realisasi BMDTP yang rendah karena ada beberapa proyek kapal yang semestinya dikerjakan pada 2009 tetapi mundur pada tahun ini, selain masalah proses administrasi.
BMDTP tahun ini digunakan untuk mendukung produksi kapal pada 2009 dan 2010, didominasi oleh kapal tanker ukuran 3.500 dead weight tonnage (DWT) dan kapal produksi PT PAL Indonesia ukuran 15.500 DWT, ujar Soerjono.
Dia menegaskan pada April mendatang kemungkinan ada tender kapal baru. Apabila pagu anggaran terserap maksimal, kata Soerjono, pihaknya siap mengajukan tambahan pagu untuk anggaran 2012. Dari usulan pagu 2011 sebesar Rp80,17 miliar, diperkirakan lebih banyak terserap untuk produksi kapal baru ketimbang untuk perbaikan (reparasi) kapal. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
