YLKI: Pemerintah tidak punya nyali terkait BBM subsidi

JAKARTA: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah tidak memiliki nyali terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai tahun depan.
Tiara Syahra Syabani
Tiara Syahra Syabani - Bisnis.com 05 Desember 2010  |  09:56 WIB

JAKARTA: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pemerintah tidak memiliki nyali terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai tahun depan.

Pengurus harian YLKI Tulus Abadi mengatakan rencana pemerintah untuk membatasi penggunaan BBM subsidi terhadap seluruh pengguna mobil pelat hitam yang pada tahap awal diberlakukan di Jabodetabek dinilai kurang tepat.Nyali pemerintah masih kecil terhadap rencana pembatasan BBM bersubsidi. Kenapa yang diberlakukan hanya Jabodetabek dulu, tidak langsung diseluruh Tanah Air?, ujar Tulus kepada Bisnis sore tadi.Menurut dia, kabar tentang banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang infrastrukturnya belum siap terkait rencana pembatasan BBM subsidi tidak layak menjadi alasan kenapa daerah diluar Jabodetabek tidak ikut serta dalam tahapan awal rencana tersebut. Ketidaksiapannya lebih kepada psikologis pemerintah. DPR juga harusnya lebih punya nyali dalam menanggapi rencana pembatasan ini. Bukan kepada kesiapan infrastrukturnya, kata Tulus.Pada prinsipnya pembatasan subsidi, kata Tulus, harus diberikan kepada kendaraan umum sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat yang tidak mampu. Akan tetapi, mekanisme subsidi untuk kendaraan pelat kuning harus dibedakan. Misalnya saja, taksi mewah tidak layak diberikan subsidi. "Mikrolet juga perlu diberikan subsidi yang khusus, karena jika mikrolet tetap diberikan subsidi tidak ada jaminan tarifnya akan turun."Secara terpisah, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria berharap pemerintah memperhatikan mekanisme pengaturan subsidi pada pelat kuning yang lebih elegan, jangan sampai taksi mewah mendapat subsidi.Pemerintah juga harusnya segera memberikan transparansi kepada masyarakat terkait dana penghematan dari pembatasan BBM subsidi yang kabarnya mencapai Rp28 triliun akan dipakai untuk apa? kata Sofyano.Kedepannya, Sofyano menilai pemerintah juga harus memiliki konsep yang jelas, tidak hanya berhenti pada pembatasan BBM subsidi untuk mobil berpelat hitam. Contohnya, pemerintah juga perlu mengurangi pemberian subsidi terhadap harga BBM subsidi secara bertahap.Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VII Ismayatun menilai pembatasan subsidi harusnya ditujukan secara tepat hanya untuk kalangan masyarakat menengah ke bawah.

Kalau pembatasan yang dipilih hanya pelat hitam saja itu namanya bukan pembatasan. Sama saja tidak ada subsidi. Poin penting dari subsidi adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal itu yang harus diperhatikan pemerintah, ujarnya.Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan keberpihakan ke pada masyarakat yang layak menerima subsidi. Pasalnya, selama ini pengawasan terhadap konsumsi BBM subsidi masih amburadul. Lanjut Ismayatun, Pemerintah perlu menjalankan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.Pengawasannya yang perlu diperketat, jangan asal pembatasan-pembatasan saja tanpa memperhatikan keberpihakan terhadap masyarakat bawah, katanya.Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin opsi pembatasan BBM subsidi yang ditawarkan pemerintah dinilainya tidak logis dan rawan terjadi tindak manipulasi. Bahkan dia menyarankan agar pemerintah menghapuskan saja premium dan solar regular.Penghapusan premium dan solar regular pada dasarnya tidak akan memberatkan masyarakat. Sebab masyarakat yang memiliki mobil kebanyakan adalah menengah ke atas, ujarnya.Sedangkan untuk pengguna roda dua, lanjut Ahmad, tidak akan menimbulkan dampaknya yang signifikan. Karena, dia melihat saat ini sudah banyak masyarakat pengguna roda dua yang secara sadar mengonsumsi pertamax sebagai bahan bakar kendaraannya. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top