Habibie: Perkuat industri manufaktur

Aprilian Hermawan
Aprilian Hermawan - Bisnis.com 05 Desember 2010  |  06:41 WIB

BOGOR: Burhanudin Jusuf Habibie, Presiden Ketiga Indonesia yang juga pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), meminta pemerintah kembali memperkuat industri manufaktur untuk mempercepat penyediaan lapangan kerja.

Habibie mengatakan industri manufaktur yang padat karya yang mampu memproduksi produk dalam negeri mulai dilupakan pemerintah sehingga mereka mulai kesulitan bersaing baik di pasar lokal maupun di tingkat global. Produk yang beredar di pusat belanja saat ini mayoritas didominasi oleh produk impor.

"Di sini banyak menteri anggota ICMI, termasuk Pak Hatta [Hatta Rajasa]. Coba kita cari jalan keluar bersama-sama. Industri manufaktur ini harus mendapat perhatian pemerintah," ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Muktamar V ICMI di Istana Bogor hari ini.

Habibie menyampaikan hal itu dihadapan Wapres Boediono yang mendadak turut menyimak orasi Habibie serta dihadiri oleh sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN Mustafa Abubakar, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, serta sejumlah anggota dewan.

Habibie mengatakan industri manufaktur seperti industri jamu, tekstil, otomotif, pakaian jadi, perlatan transportasi, obat, hingga industri maknan minuman mampu menyerap lapangan kerja dalam jumlah banyak. Namun, pemerintah tetap membuka keran impor dengan alasan neraca perdagangannya masih seimbang.

Padahal, kata dia, alasan neraca perdagangan sangat tidak berdasar untuk memasukan barang-barang impor ke dalam negeri dan membiarkan produk lokal kalah bersaing.

Kita kehilangan jam kerja kita kalau banyak memasukan barang impor. Boleh saja neraca perdagangan positif. Tetapi kita kehilangan jam kerja. Karena kita masih mengekspor bahan mentah, sementara negara lain mengirimkan produk jadi, ujarnya.

Menurut dia, pola ini ekpsor bahan baku dna impor produk jadi ini merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang masih diadposi sampai sekarang.

Habibie melanjutkan pemerintah juga seharusnya mendukung penuh pengembangan industri manufaktur dalam negeri tanpa melihat siapa pemiliknya. Meskipun sebagian saham industri manufaktur dimiliki asing, namun tetap mampu menyerap lapangan kerja sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dalam era globalisasi, kata dia, neraca perdagangan sudah tidak lagi relevan digunakan dalam memutuskan kebijakan impor. Neraca jam kerja ini merupakan hal baru yang harus diperhatikan pemerintah untuk bersaing dengan negar lain.

Jangan lagi main impor dengan alasan neraca perdagangan. Perhatikan juga neraca jam kerja, jelasnya.

Dia mengatakan untuk meningkatkan industri manufaktur yang mampu menambah lapangan kerja dan jam kerja, pemerintah harus membuat perencanaan jangka panjang dna dilaksanakna secara konsisten dan berkesinambungan.

Diperlukan juga produk hukum yang kuat untuk mengembangkan pasar dalam negeri dan mengembangkan indusri manufaktor lokal.

Ini bukan proteksionisme tapi menyediakan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kualitas iptek, jelasnya.

Pada kesempatan itu, Habibie yang merupakan Ketua Umum ICMI pertama memperoleh penghargaan Bakti Utama dari organisasi itu. Habibie dinilai mampu memperkenalkan teknologi dan industri kepada kalangan masyarakat muslim. (tw)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top